Perintah Jokowi, Penegak Hukum Dilarang Sensitif Tindak Konten Hoaks!

Rabu, 24 Juni 2020 – 12:02 WIB

Perintah Jokowi, Penegak Hukum Dilarang Sensitif Tindak Konten Hoaks!

Perintah Jokowi, Penegak Hukum Dilarang Sensitif Tindak Konten Hoaks!

JAKARTA, REQnews - Pandemi COVID-19 ternyata membuat sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi baper alias sensitif dalam menindak konten-konten informasi hoaks, fitnah maupun SARA. Hal itu pun diamini Menko Polhukam Mahfud MD senada menyebut semua itu bakal menjadi tantangan yang akan dihadapi pada Pilkada Serentak 2020.

Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mahfud, agar aparat tidak terlalu sensitif menindak hal tersebut. "Saya.. anu... bapak polisi, Pak Kabarhakam dan bapak kejaksaan dan yang lain-lain, beberapa hari yang lalu bicara dengan bapak presiden gitu bicara tentang hal-hal yang begini yaitu memang memprihatinkan tapi pesan pak Presiden itu aparat itu jangan terlalu sensi, jangan terlalu sensitif," kata Mahfud dalam diskusi di Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.

Pun ia mengingatkan aparat untuk tidak asal menangkap orang. Menurut dia, jika hanya hoaks ringan maka aparat bisa mengedepankan restorative justice. Jangan sampai ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili.

"Orang mau webinar dilarang, ndak usah, biarin aja kata presiden, wong kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok, mau seminar, mau ndak, diawasi aja. Kalau melanggar hukum yang luar biasa itu, yang kriminil, kriminiil nampak di mata umum dianggap kriminil baru ditindak. Kalau cuman bikin hoax-hoax ringan gitu ya orang bergurau ya biarin sajalah gitu," kata Mahfud.

Kata dia, restorative justice bisa menjadikan hukum sebagai alat untuk membangun harmoni. Yakni pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik-baik.

Mahfud lantas memberikan contoh pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang mengatakan, "Pegawai pejabat-pejabat pos lintas batas di perbatasan kan sering ada orang lintas batas sini, membeli barang kesini karena murah, ini menjual ke sini karena dapat uang lebih banyak daripada di Indonesia masuk perbatasan Malaysia."

"Itu melanggar hukum, iya. Melanggar hukum, tetapi kalau cuman seperti itu ya dibina saja ndak usah diproses verbal, kamu melanggar pasal sekian, pasal sekian, inflitrasi dengan negara lain, ndak usah. Yang begitu tuh biarin aja. Tetapi kalau orang melalukan pembunuhan, menyelundupkan narkoba dan sebagainya baru ditindak," kata dia lagi.

Ia menegaskan orang yang berbicara kurang tepat dalam konteks seminar maupun kampanye bisa melakukan klarifikasi. Ia meminta aparat melakukan pendekatan yang lebih manusiawi.

"Nah itu yang disebut restorative justice. Sehingga saya bicara dalam konteks, hoax, seminar, orang kampanye yang mungkin bicara kurang tepat ya diluruskan-luruskan tetapi pakai pendekatan yang lebih manusiawi ndak pake terlalu sensi gitu," ujarnya.