JAKARTA, REQNews - Dalam rapat dengan polri Komisi III yang menyoroti soal rekanan atau vendor yang mengatur pengadaan barang di institusi Polri. Menanggapi hal tersebut pihak <a href="https://www.reqnews.com/news/12711/duh-radikalisme-menjamur-di-indonesia-wakapolri-malah-salahkan-internet" title="Duh! Radikalisme Menjamur di Indonesia, Wakapolri Malah Salahkan Internet">polri </a>mengungkapkan saat ini sedang menyusun blue print.
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait belanja barang yang melibatkan rekanan.&nbsp;Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan blue print dan roadmap (peta jalan) terkait apa saja yang menjadi kebutuhan Polri di waktu yang akan datang.
Nantinya, belanja yang dilakukan akan berpatokan pada blue print dan peta jalan tersebut. Jadi tidak ada lagi kesan Polri mengikuti kemauan rekanan, tapi rekanan yang mengikuti Polri.
"Kita sudah menyiapkan blue print dan roadmap. Jadi 2021 kita sudah tahu barang apa yang harus kita beli. Vendor harus ke sana. Kita tidak mengikuti pada vendor lagi. Ini sedang disusun oleh Pak Asrena dan Pak Aslog,&rdquo; ucap Gatot di Jakarta, Rabu 24 Juni 2020.
"Jadi kita 5 tahun ke depan sudah ada (blue print) mulai 2021,&rdquo; lanjut dia.
Gatot mengatakan, pengadaan barang dengan metode kredit ekspor pada 2020 sebenarnya sudah disusun sejak lima tahun lalu, tepatnya di 2014. Dia mengungkapkan, dari 17 item yang diadakan tahun 2020, cuma satu item yang merupakan peralatan elektronik.
Blue print yang disusun Polri juga untuk menghindari adanya kesan &lsquo;rekanan atau vendor yang itu-itu saja&rsquo;. Dengan demikian, ke depan rekanan yang akan bekerja sama dengan Polri, akan disesuaikan dengan barang yang dibutuhkan pada tahun itu.
&nbsp;

Ini Kata Wakapolri Soal Tudingan DPR Terkait Dugaan Vendor Atur Proyek di Polri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi