JAKARTA, REQnews - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Aduan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya saat menggunakan helikopter di Sumatera Selatan, Sabtu 20 Juni lalu.
Firli pun menanggapi aduan itu dengan santai. "Saya hanya kerja dan kerja," kata Firli saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 26 Juni 2020.
Ia pun mengaku diadukan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Namun ia enggan menjelaskan lebih rinci atas pernyataannya tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku sudah mendapat penjelasan langsung dari Firli soal penggunaan helikopter tersebut yang saat ini menjadi polemik bahkan Dewan Pengawas KPK pun sudah memintai keterangan Firli pada Kamis 25 Juni kemarin.
Kata dia, Firli menggunakan pesawat dari Palembang ke Baturaja untuk efisiensi waktu. "Disampaikan saja, kemarin itu memang yang bersangkutan cuti ke Baturaja. Kabarnya kan naik helikopter dan itu memang bayar. Kalau PP (pulang pergi) kan lebih sehari, padahal cutinya sehari makanya menyewa helikopter itu, bayar kok dia bilang. Itu yang disampaikan," kata Alex.
Anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat pun membenarkan pihaknya telah memintai keterangan Firli pada Kamis 25 Juni
"Sudah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh dewas, Kamis kemarin," kata dia.
Dewas juga sudah menugaskan tim untuk melakukan mengidentifikasi fakta-fakta lebih lanjut atas aduan tersebut. Aduan MAKI tersebut adalah yang kedua di mana dalam aduan pertama diduga Firli melanggar protokol COVID-19 karena tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak ketika bertemu puluhan anak-anak di Baturaja, Sumsel.
Adapun inti surat yang dikirim ke Dewas KPK tersebut, Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tuanya. Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO. Hal tersebut, kata Boyamin, bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah.

Selain Diadukan ke Dewas, Firli Ngaku Dilaporkan ke Menkopolhukam

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi