JAKARTA, REQnews -&nbsp;Langkah hukum yang ditempuh kader PDI Perjuangan akibat adanya pembakaran bendera partai beberapa waktu lalu dinilai sudah tepat. Hal itu diungkapkan pengamat hukum Universitas Airlangga Surabaya Sujatmoko.
Diberitakan sebelumnya, pembakaran bendera PDI Perjuangan terjadi dalam aksi massa yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu&nbsp;24 Juni lalu.
Atas kejadian tersebut, pada Jumat 26 Juni, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya melaporkan insiden itu melalui Polrestabes Surabaya sekaligus dilakukan serentak di berbagai daerah. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga telah mengeluarkan perintah harian tertanggal 25 Juni 2020 yang salah satu poinnya menegaskan akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partainya itu.
"Layak dibawa ke ranah hukum karena ada bendera partai yang dibawa demonstran dan diduga ada unsur kesengajaan," ujarnya ketika dikonfimasi wartawan di Surabaya, Minggu 28 Juni 2020.
&nbsp;
Menurut dia, langkah PDIP menempuh jalur hukum sudah tepat daripada harus menggelar aksi jalanan yang berlarut-larut dalam menyikapi insiden pembakaran bendera.
"Karena bendera adalah lambang partai politik dan berarti sama saja melakukan penghinaan terhadap partai politik," ucap dosen Fakultas Hukum Unair tersebut.
Sebagai partai besar dan sudah malang melintang dalam pergulatan politik, kata dia, PDIP diakui secara konstitusional undang-undang. Sehingga pembakaran bendera sama saja masuk dalam kasus penghinaan terhadap partai politik.
Sementara itu, sampai saat ini belum terungkap siapa pelaku yang membakar bendera PDI Perjuangan di tengah aksi karena masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Langkah PDIP Proses Hukum Pembakar Bendera Partai Sudah Tepat!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi