Bandingkan dengan HTI, Pigai: Ingin Ubah Pancasila, Kok PDIP Dibiarkan?

Senin, 29 Juni 2020 – 12:32 WIB

Natalius Pigai Singgung Visi Misi PDIP yang Sejalan dengan RUU HIP

Natalius Pigai Singgung Visi Misi PDIP yang Sejalan dengan RUU HIP

JAKARTA, REQnews - Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai kembali bersuara lantang soal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kali ini mantan komisioner Komnas HAM tersebut mengkritisi visi Misi PDI Perjuangan (PDIP), yang ternyata diketahui juga sebagai inisiator RUU HIP.

Diketahui, salah satu poin yang menjadi protes Ormas Islam dan MUI terkait RUU HIP adalah memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila alias Gotong Royong. Poin itu dikhawatirkan menjadi alat untuk melemah sila paling pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, Pigai mengunggah bukti Visi dan Misi PDIP sebagaimana dilansir dalam situs resmi partai, pdiperjuangan.id. Situs itu mencantumkan visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan dan menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

Partai adalah:

a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);


Sebagian visi inilah, yang menurut Pigai ternyata sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Bahkan dirinya menyebut visi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya motif menyimpan agenda ideologi lain, Presiden Jokowi harus berani dan tegas untuk bertindak.

“Presiden Baru harus jelas, tegas, terukur, dan benar untuk mantapkan Pancasila dari anasir-anasir ideologi lain,” ujarnya lewat akun Twitter, Senin 29 Juni 2020.

Presiden, menurutnya, harus bersikap adil dalam memperlakukan setiap organisasi apapun. Pasalnya, ia melihat saat ini tidak ada lagi keadilan yang ditunjukkan pemerintah terhadap setiap kelompok masyarakat. “Jika HTI dibubarkan karena visi kilafah kenapa Partai yang mau mengubah Pancasila dan melanggar Tap MPRS dibiarkan?” katanya.

“Jika Saya Menkumham, enggak pakai lama, saya minta ubah visi & misi partai,” ujarnya lagi.