PK Jaksa Terhadap Djoko Tjandra Cacat Formil?

Selasa, 30 Juni 2020 – 09:01 WIB

Kuasa Hukum Sebut PK Jaksa Terhadap Djoko Tjandra Cacat Formil

Kuasa Hukum Sebut PK Jaksa Terhadap Djoko Tjandra Cacat Formil

JAKARTA, REQnews - Peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra dinilai menyalahi aturan. Menurut Andi Putra Kusuma, kuasa hukum Djoko Tjandra, hal tersebut yang mendasari kliennya mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sebagai dasar, Andi menjelaskan bahwa pengajuan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 263 KUHAP itu berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

"Kita menganggap PK yang diajukan jaksa cacat formil, karena legal standing jaksa mengajukan PK itu tidak berdasarkan KUHP," ujar Andi di PN Jaksel, Senin 29 Juni 2020.

Menurut dia, tidak ada dasar hukumnya jaksa melakukan PK. Haknya (PK) itu ada pada terpidana dan ahli warisnya.

Selain itu, PN Jaksel melalui putusan pada 2001 menyebut tidak ada kerugian negara yang dilakukan kliennya terhadap hak tagih Bank Bali. Kasus tersebut murni sengketa bisnis perdata. "Seharusnya proses hukum terhadap Djoko Soegiarto Tjandra berakhir pada 2001," kata dia.

Djoko merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Tapi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp 546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.

Djoko pun kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.

Sebelumnya, beredar kabar Djoko Tjandra sudah di Tanah Air sejak tiga bulan lalu. Mendengar kabar tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku sakit hati apalagi Djoko Tjandra telah buron selama bertahun-tahun.

"Informasinya lagi yang menyakitkan hati saya adalah katanya tiga bulanan dia ada di sini. Baru sekarang terbukanya," ujar Burhanuddin dalam kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 Juni 2020.

Menurut informasi yang diterima Burhanuddin, Djoko Tjandra dikabarkan selama ini ada di Malaysia dan Singapura. Kejaksaan Agung telah berupaya untuk menangkap Djoko Tjandra, tetapi selalu mengalami kesulitan.

"Kami sudah berapa tahun mencari Djoko Tjandra ini. Tapi yang melukai hati saya, saya dengar Djoko Tjandra bisa ditemui di mana-mana, di Malaysia dan Singapura. Tapi kita minta kesana-sini juga tidak bisa ada yang bawa," ucapnya.

ST Burhanuddin menambahkan, Djoko Tjandra dikabarkan telah mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Ia mengakui bahwa Kejaksaan Agung "kecolongan" dan akan melakukan evaluasi.

"Pada tanggal 8 Juni Djoko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Saya juga belum dapat informasi apakah hari ini datang di sidang atau tidak," kata Burhanuddin.