Mobil Wakapolres Madina Dibakar, Pembagian BLT Tak Transparan Jadi Penyebabnya

Selasa, 30 Juni 2020 – 10:32 WIB

Mobil Wakapolres Madina Dibakar, Pembagian BLT Tak Transparan Jadi Penyebabnya

Mobil Wakapolres Madina Dibakar, Pembagian BLT Tak Transparan Jadi Penyebabnya

JAKARTA, REQnews - Apes, begitulah ungkapan yang bisa diberikan kepada Wakapolres Madina Komisaris Polisi E Zalukhu. Mobil dinasnya dibakar massa yang melakukan protes pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Senin 29 Juni 2020.

Protes ratusan warga itu terkait dugaan ketidaktransparan pembagian BLT yang bersumber dari dana desa (DD). Selain membakar mobil dinas Wakapolres Madina, warga juga melakukan blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dengan membakar ban bekas.

Warga juga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Mendengar kabar ini, Kapolres Madina AKBP Horas Silalahi mengatakan bahwa kondisi sudah terkendali. "Massa sudah reda. Mobil yang terbakar milik Wakapolres dan mobil sedan milik sipil," kata Horas, Selasa 30 Juni 2020.

AKBP Horas Silalahi menuturkan dugaan permasalahan yang terjadi diduga terkait tuntutan kades untuk mundur. "Tuntutan kades untuk mundur," ujarnya.

Kasus serupa sebelumnya terjadi sekitar dua pekan lalu, tepatnya pada Selasa 16 Juni lalu. Warga Desa Hutapuli, Kecamatan Siabu Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, memblokade Jalinsum.

Lagi, aksi ini dilakukan warga terkait dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19. Pascaaksi demo tersebut, kepala desa (Kades) Hutapuli, Hanafi Nasution akhirnya memilih mundur dari jabatannya.

Terkait kabar pengunduran diri kades tersebut, Camat Siabu Madina, Ali Siabu mengatakan pengunduran diri tersebut atas kejadian tudingan masyarakat bahwa penerima BLT tidak tepat sasaran, yang akhirnya masyarakat mengambil tindakan pemblokiran jalan.

"Benar telah menyatakan pengunduran diri," ujarnya.

Kejadian dipicu dari adanya penambahan peserta penerima untuk penyaluran BLT di Desa Hutapuli. Rapat keputusan soal penambahan penerima BLT tersebut tanpa diikuti dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).