Jakarta, REQnews – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, YLBHI menyerukan golput (golongan putih) atau netral atau tidak memberikan suara dalam pemilihan umum legislative dan pemilihan presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Koalisi masyarakat sipil ini mengecam pendapat yang mengatakan bahwa golput dan kampanye golput adalah pidana. Koalisi masyarakat sipil sebaliknya menegaskan “golput dan kampanye golput bukan pidana.” Golput bagi mereka adalah hak asasi setiap orang dan tidak dipaksa untuk menjalankan pemungutan suara. Penyelenggara pemilihan umum, aparat penegak hukum dan pemerintah sebaiknya fokus saja perbuatan pidana semacam money politics dan perbuatan pidana pemilu lainnya. Pernyataan bersama “golput dan kampanye golput bukan pidana” ini disampaikan koalisi masyarakat sipil pada Rabu (23/1/19) kemarin di kantor Yayasan YLBHI/LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain memberikan pernyataan dan pendapat secara lisan, koalisi masyarakat sipil ini juga memberikan catatan tertulis sebagaimana berikut ini : Rangkaian tahapan pemilihan presiden 2019 telah dimulai. Di tengah hiruk-pikuk pendukung kedua calon, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial, terdapat kelompok lain yang yang cenderung tidak mendukung salah satu pasangan calon atau mitra koalisinya. Kelompok ini muncul karena berbagai alasan. Seperti tidak ada satu pun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampas ruang hidup rakyat, tersangkut kasus hak asasi manusia maupun aktor intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Namun belakangan, kemunculan kelompok yang tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden itu, dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau tidak patut. Padahal dalam kehidupan demokrasi, tidak memilih adalah juga hak, seperti halnya memilih dan setiap orang memiliki kebebasan dalam menjalankan hak pilihnya tersebut. Kehadiran kelompok yang tak memihak kedua pasangan politisi itu seharusnya dibaca sebagai ekspresi protes atau penghukuman terhadap mekanisme penentuan capres-cawapres oleh partai politik yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai seperti integritas individu atau pun rekam jejak yang bersih, anti-korupsi dan berpihak pada hak asasi manusia. Lagi pula, terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin bukan terjadi secara alamiah, melainkan didesain dan dibentuk sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari kondisi-kondisi dalam sistem politik kita sebagai berikut : Pertama, syarat terbentuknya partai yang dipaksakan nasional sehingga hanya partai-partai modal besar yang dapat ikut pemilu dan sistem politik kita menutup adanya partai lokal, kecuali di Aceh yang memiliki otonomi khusus. Kedua, dalam sistem partai modal besar itu masih ada sistem presidential threshold di mana seseorang hanya bisa dicalonkan sebagai presiden jika didukung 20 persen dan jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara nasional. Jadi meski sebuah partai politik telah lolos verifikasi nasional dengan syarat yang berat dan berbiaya mahal, telah punya kursi di DPR, tetapi tidak dapat serta-merta mencalonkan siapa pun sebagai presiden RI. Syarat yang berat untuk mengajukan calon presiden ini, memaksa sesama partai modal besar, bergabung menjadi kekuatan modal yang lebih besar agar dapat mencalonkan seseorang sebagai presiden. Padahal, pengalaman memiliki presiden secara langsung selama tiga kali sejak 2004, menunjukkan bahwa calon yang diinginkan masyarakat umum bisa berbeda dengan calon-calon yang dikehendaki para kumpulan partai modal besar ini. Ketiga, aroma oligarki para elit ini semakin dikunci dengan tidak ada peluang mengajukan calon presiden independen. Padahal masih dalam sistem NKRI yang sama, gubernur, bupati atau walikota dapat dicalonkan dari jalur independen. Keempat, padahal sistem rekrutmen pejabat publik lewat mesin-mesin partai modal besar bersama para sponsornya ini (oligarki) tidak selalu menjamin hasil yang baik. Dalam 13 tahun terakhir, terdapat 292 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Dan sebagian besar dari mereka dipastikan adalah pejabat yang disorongkan dan didukung lewat jalur partai-partai politik. Kelima, dengan sistem politik yang oligarkis dan tertutup seperti ini pun, kedua capres-cawapres saat ini sama-sama terjebak dalam politik identitas yang menggunakan simbol-simbol agama tertentu semata-mata untuk meraih dukungan. Dalam situasi ketidaan pilihan karena capres-cawapres hanya dapat diusulkan partai politik hanya dapat dibentuk jika memiliki modal besar lalu keduanya tak mewakili banyak aspirasi yang ingin melihat Indonesia bebas dari politisasi agama, maka tidak memilih salah satu pasangan calon adalah satu pilihan dan keniscayaan dalam berdemokrasi.<img style="width: 800px;" src="https://photo.reqnews.com/images/4528a6c30c7793ffccc4e1628c99d61e.jpeg"> Lalu apakah tidak memilih atau menjadi golput itu melanggar hukum? Posisi seseorang atau kelompok orang yang memilih untuk tidak memilih sama sekali bukan pelanggaran hukum dan tak ada satu pun aturan hukum yang dilanggar. Sebab Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak melarang seseorang menjadi golput. Pidana dalam pemilu pada dasarnya mengatur mengenai kemungkinan Golput namun berdasarkan pasal 515 UU Pemilu, terdapat unsur-unsur pidana yang sudah diatur dengan jelas kepada siapa pidana itu dapat berlaku. Pasal 515 UU Pemilu berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertetntu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta rupiah. Atas dasar rumusan pasal ini, maka terdapat catatan penting yang harus diperhatikan : Pertama, memperhatikan unsur “dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih,” dengan unsur ini maka yang dapat dipidana hanya orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Dengan demikian tanpa adanya janji atau memberikan sejumlah atau materi, tindakan sekedar menggerakkan orang untuk golput tidak dapat dipidana. Kedua, orang yang memilih golput atau mendeklarasikan dirinya golput tidak dapat dipidana. Masih sejalan dengan unsur sebelumnya. Seorang yang memilih golput tidak dapat dipidana. Bahwa seseorang mendeklarasikan dirinya golput adalah hak yang dijamin UU dan konstitusi selama tidak menggerakkan orang lain menggunakan janji dan pemberian uang atau materi lainnya untuk golput. Dengan demikian, mengambil sikap golput di dalam pemilihan presiden 2019 adalah hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum. Demikian juga dengan menyebarluaskan gagasan atau ekspresi tentang pilihan politik ini. Apabila nantinya terjadi penyelidikan untuk kasus seperti ini, maka penting untuk memastikan unsur-unsur pidana dalam Pasal 515 UU Pemilu harus diimplementasikan dengan ketat. Penggunaan pasal ini bagi mereka yang golput atau melakukannya ekspresi politiknya dengan berkampanye golput adalah pelanggaran serius bagi hak konstitusi negara.(*/Bos)

Golput dan Kampanye Golput Bukan Pidana?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi