Mengapa MK Terapkan Relasi Fluktuatif dengan Pembentuk UU? Ini Jawabannya

Rabu, 01 Juli 2020 – 09:31 WIB

Mengapa MK Terapkan Relasi Fluktuatif dengan Pembentuk UU? Ini Jawabannya

Mengapa MK Terapkan Relasi Fluktuatif dengan Pembentuk UU? Ini Jawabannya

JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut relasinya dengan pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR, cenderung fluktuatif antara konfrontatif dan kooperatif. Pasti kalian bingung khan dengan maksud pernyataan tersebut? 

Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, relasi Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang itu sebetulnya cenderung fluktuatif, jadi tidak ditemukan betul polanya.

Hal itu diungkap Fajar dalam seminar daring bertajuk "Dua dekade perkembangan dan dinamika kekuasaan kehakiman", Selasa 30 Juni 2020.

Kata dia, tidak seperti di Ukraina dan Rumania, Mahkamah Konstitusi RI dan pembentuk undang-undang tidak sampai saling melemahkan kewenangan masing-masing.

Meskipun pernah terjadi relasi konfrontatif, misalnya pada 2014, saat terdapat kasus suap penanganan sengketa pilkada yang membelit ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, Presiden segera mengeluarkan perppu penyelamatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dijadikan undang-undang.

Kemudian saat terdapat pihak yang mengajukan pengujian undang-undang itu, MK membatalkan seluruhnya undang-undang itu.

Sementara relasi kooperatif nampak dalam putusan MK terkait dengan politik, misalnya soal partai politik, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) serta pelaksanaan pemilu.

"Terkait dengan partai politik, terkait dengan UU MD3 dan seterusnya itu kalau kita cermati bisa dilaksanakan dengan cepat," ujar Fajar. 

Relasi keduanya disebutnya sangat kasuistik tergantung undang-undang yang diputus, padahal putusan MK bersifat final dan mengikat.

Ia menegaskan dalam ketatanegaraan Indonesia terutama terkait bagaimana kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan DPR dan presiden, berakar pada penegakan konstitusi.