JAKARTA, REQNews - Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet" mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) layak dibubarkan.

Alasannya negara mengeluarkan uang yang cukup besar untuk lembaga BPIP itu. "Dalam setahun Rp217 miliar," ujar Bhima Yudhistira dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Menanti Perombakan Kabinet, Sabtu, 4 Juli 2020.

Dia mengatakan, anggaran untuk BPIP itu bisa digunakan untuk bantuan sosial (bansos), serta pengadaan masker dan alat pelindung diri (APD) untuk diberikan kepada masyarakat.

"Kalau kementerian, Kemenko Maritim dan investasi, sebaiknya dilebur ke Kemenko Perekonomian. Itu lebih efektif," katanya.

Bhima Yudhistira mengatakan, dari awal struktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu sudah salah.

"Ketika Pak Jokowi bilang ada lembaga yang mau dibubarkan, waktu itu saya kepikiran bukan OJK, tapi lembaga yang dibubarkan lembaga pertama kali Kemenko Maritim dan Investasi," katanya.

Karena, lanjut dia, di bawah Kemenko Marves ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Itu kenapa BKPM bisa pindah ke dalam Menko Maritim dan Investasi itu secara hitungan sudah salah," katanya.

Menurut dia, BKPM seharusnya di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. "Karena di situ mereka tempat koordinasi yang benar.