JAKARTA, REQnews - Ramainya aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) membuat kondisi Indonesia memanas. Apalagi ada tudingan RUU tersebut digagas oleh pemerintah.
Menkopolhukam RI Mahfud MD pun meluruskan spekulasi itu dan menyebut bahwa RUU HIP adalah pengajuan dari DPR RI. "Kondisi politik kita banyak demo menolak RUU HIP di berbagai daerah. Saya berbicara dengan BIN bahwa RUU ini bikin situasi panas. Apalagi urgensinya apa, saat kita sibuk dengan urusan COVID-19 masak urus ini (RUU HIP)," kata Mahfud MD di Gedung Negara Grahadi, Minggu 5 Juli 2020.
"RUU ini datang dari DPR. Jadi begini ada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di sini ada daftar rencana UU dalam 5 tahun ke depan jumlahnya 156. Lalu dicari mana yang prioritas tahun ini. Ini rancangan yang disiapkan DPR bukan oleh pemerintah," kata Mahfud lagi.
Ia pun blak-blakan bahwa dirinya disuruh secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek RUU HIP. Lalu melaporkannya kepada presiden kembali. "Jadi surat itu datang 23 Mei pas dekat hari raya. Sama Pak Presiden langsung didisposisi ke saya. Saya yang suruh melajari RUU yang saat ini dibahas banyak orang. Saya pelajari agak kaget juga karena membuat haluan ideologi Pancasila," ujar Mahfud.
Terkait isi, ia menyebut mengenai tafsir Pancasila itu apa dan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian tafsir Pancasila jadi masalah karena dasarnya beberapa UU tetapi tidak ada pertimbangan Tap MPRS no 25 tahun 1966.
Tap MPRS sendiri, kata Mahfud, berisi ketetapan PKI sebagai organisasi dilarang dan dibubarkan. Selain itu isinya juga melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme.
"Nah itu yang jadi masalah. RUU itu nanti Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, bisa jadi ekasila gotong royong. Di situ ribut. Ketika surat sampai, saya kebetulan mendapat video dari Barisan Ulama Madura yang menyatakan menolak RUU HIP karena membuka pintu bagi komunis. Maklumat MUI seluruh Provinsi juga menolak rancangan itu. Semuanya," kata dia.
Mahfud menegaskan pemerintah menolak RUU HIP dan telah mengembalikannya kepada DPR. Pemerintah juga meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum membuat RUU.
"Kita sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu. Kalau pemerintah misalnya, karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila. Menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang," ujarnya.

Isu PKI Memanas, Pemerintah Tolak RUU HIP! Kini Bola di Tangan DPR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi