JAKARTA, REQnews - Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, tak mau ambil pusing soal rencana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang juga Dewan Pembina Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI), untuk melaporkan dirinya atas dugaan menyembunyikan buronan negara.
Andi justru membantah telah menyembunyikan Djoko Tjandra. Dia berargumen membawa Djoko Tjandra ke tempat umum yaitu PN Jaksel saat mendaftarkan peninjauan kembali (PK).
"Saya tidak pernah menyembunyikan Djoko Tjandra. Tim kami bawa ke PN ini tempat umum. Semua orang bisa bertemu dan melihat. Kalau menyembunyikan kan banyak orang yang melihat di PN ini," kata Andi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Senin, 6 Juli 2020.
Terlebih menurut Andi Putra sejak 2012 Djoko Tjandra tidak lagi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Keterangan itu disebut Andi Putra diketahuinya dari Kementerian Hukum dan HAM bila Djoko Tjandra baru masuk DPO lagi per 27 Juni 2020.
"Pada dasarnya kita menghormati laporan KAKI tapi kalau tuduhannya Pasal 221 (KUHP) melindungi dan menyembunyikan buronan, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi," ujarnya.
Sebelumnya, Poyuono mengaku akan melaporkan pengacara Djoko Tjandra itu ke Bareskrim dengan tudingan diduga mengetahui dan menyembunyikan keberadaan Djoko Tjandra. "Iya, kita akan laporkan hari ini jam 14.00 WIB di Bareskrim," kata Poyuono hari ini.
Menurut Poyuono, seharusnya Andi menyampaikan informasi perihal keberadaan kliennya di Indonesia. Mengingat, Djoko Tjandra diakui datang langsung ke kantor pengacaranya itu untuk bersama-sama mengajukan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan.
"Itu kan punya kewajiban memberitahu, apalagi dia seorang pengacara, dia tahu Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 2 tahun karena kasus tindak pidana korupsi, kenapa dia tidak menyerahkan ke kejaksaan dulu orangnya untuk dieksekusi ke dalam penjara," kata Poyuono.
Poyuono akan melaporkan Andi dengan Pasal 221 KUHP karena dianggap menyembunyikan tersangka kasus tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Poyuono juga akan melaporkan Kepala PN Jaksel yang dinilai melakukan pembiaran.
"Terus kan lawyer-nya mendaftarkan PK di PN Jaksel, artinya dia bisa terkena tindakan pidana, kenapa, sesuai dengan pasal 221 KUHP dianggap dia menyembunyikan orang yang terpidana korupsi, juncto Pasal 21 UU Tipikor, bahwa dia bisa dihukum. Kecuali orang yang sedarah, atau satu garis kaya istri dan anak itu nggak apa," katanya.

Pengacara Djoko Tjandra Cuek Mau Dipolisikan Poyuono

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi