JAKARTA, REQNews - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK pada , Selasa, 7 Juli 2020. Rapat yang digelar di Gedung KPK ini dipertanyakan Indonesia Corruption Watch (<a href="https://www.reqnews.com/news/17608/ditangkap-kumpul-sekeluarga-icw-minta-kpk-periksa-keluarga-nurhadi" title="Ditangkap Kumpul Sekeluarga, ICW Minta KPK Periksa Keluarga Nurhadi">ICW</a>).
&ldquo;Harusnya, DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di Gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan Komjen Firli Bahuri (Ketua KPK) beberapa waktu lalu,&rdquo; ucap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.
Ia menyatakan Gedung KPK semestinya digunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan dijadikan tempat melaksanakan RDP.
Ramadhana mengungkapkan setelah merayakan HUT Bhayangkara di Gedung KPK, rasanya Komjen Firli Bahuri kembali lupa bahwa Gedung KPK semestinya dipergunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan malah dijadikan tempat melaksanakan rapat dengar pendapat.
Menurut dia, ada dua hal yang penting untuk disorot terkait RDP di Gedung KPK itu.
&ldquo;Pertama, tidak ada urgensinya mengadakan RDP di Gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif,&rdquo; kata dia.
Kedua, menurut dia, RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik.
&nbsp;

ICW Pertanyakan Urgensi DPR Rapat di Gedung KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi