JAKARTA, REQnews - Polemik pasca kemenangan gugatan pilpres Rachmawati oleh Mahkamah Agung (MA) terus berlanjut. Bahkan bola panas isu pelengseran Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf pun bergulir semakin liar.&nbsp;
Sebagian publik menganggap bahwa putusan itu sekaligus medelegitimasi pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf. Adalah Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang ngotot mendesak pemenang Pilpres 2019-2024 itu mundur dari jabatannya.&nbsp;
Desakan pelengseran itu disuarakan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Pun ia mendorong agar MPR RI secepatnya menggelar Sidang Istimewa untuk melengserkan Jokowi.
Namun pernyataan dan dalil Novel Bakmumin itu dipatahkan pakar hukum tata negara Hifdzil Alim. Kata dia, pelengseran atau pemberhentian presiden dan wakil presiden bukan persoalan membalikkan tangan. Sebab masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi.
Menurutnya, keputusan MA itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melengserkan Jokowi-Ma&rsquo;ruf. &ldquo;Harus memenuhi syarat tertentu. Sepanjang tidak memenuhi syarat pemberhentian, Ya, tidak bisa dilengserkan,&rdquo; kata dia di Jakarta, Kamis 9 Juli 2020.
Ia menegaskan bahwa kendati ada putusan MA sekalipun, sejatinya tak ada hal yang dipermasalahkan. &ldquo;Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah,&rdquo; ujar dosen UIN Sunan Kalijaga itu.&nbsp;
Begitu pun dengan hasil gugatan Rahmawati yang baru dipublikasi MA, menurutnya itu hanya perosalan tehknis saja. Dan tidak akan mempengaruhi legitimasi Jokowi dalam penetapannya sebagai presiden.
&ldquo;Misalnya begini, putusan hari Senin kemudian dipublish hari Jumat, boleh saja. Keputusannya tetap di hari Senin dan berlakunya tetap juga Senin. Jumat hanyalah teknis administratif saja,&rdquo; kata dia.
&nbsp;

PA 212 Ngotot Lengserkan Jokowi, Simak Pendapat Pakar HTN Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi