JAKARTA, REQnews - Sejumlah media nasional menyebut perluasan Ancol yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan adalah kelanjutan dari proyek pembangunan "pulau palsu" L di zaman Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Informasi pun membuat kegaduhan dalam rapat Komisi B bersama PT Pembangunan Jaya Ancol.
Mendengar namanya kembali disangkut pautkan, Ahok pun akhirnya angkat bicara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat jika kebijakan perluasan atau reklamasi Ancol hampir sama dengan rencana pembangunan pulau reklamasi L dan K di Teluk Jakarta.
"Harusnya sama. Karena itu ada flam peta gambar perda tata ruang," kata Ahok mengutip Tempo, Jumat 10 Juli 2020.
Diketahui, reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020.
Kata Ahok, dari pulau buatan yang akan dibangun di Ancol itu sama dengan rencana reklamasi pulau L dan K. Hal itu bisa dilihat di Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang DKI tahun 2014. "Bandingkan saja Perda tata ruang tahun 2014 yang lama. Semua letak pulau sudah ada."
Semestinya, menurut dia, dalam membuat kebijakan reklamasi tersebut pemerintah mengacu pada Perda RDTR. Jika ingin merancang reklamasi Ancol, pemerintah harus mengubah Perda RDTR sejak tahun lalu. "Jadi harus mengacu pada Perda Tata ruang yang ada."
Tampak gambar pulau yang akan dibangun DKI di Ancol yang tertuang dalam Kepgub 237, tidak jauh berbeda dengan rencana reklamasi Pulau K dan L. Peta perluasan bagian timur Ancol seluas 120 hektare itu mirip dengan gambar reklamasi Pulau L bagian selatan. Sementara sisi barat yang digunakan untuk pengembangan Dunia Fantasi mirip dengan rencana reklamasi Pulau K.
Sebelumnya,&nbsp;Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan perluasan kawasan Ancol berbeda sama sekali dengan reklamasi di teluk Jakarta.
Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP) Bappeda Rully Irzal, meluruskan pemberitaan sejumlah media nasional yang menyebut perluasan Ancol yang dilakukan pemerintahan era Gubernur DKI Anies Baswedan adalah kelanjutan dari proyek pembangunan "pulau palsu" L di zaman Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Pemberitaan tersebut muncul setelah anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menanyakan dalam rapat Komisi B bersama PT Pembangunan Jaya Ancol mengenai kepemilikan lahan di lokasi perluasan daratan Ancol Timur.
Pada saat Ahok menjabat gubernur, menurut Gilbert, kepemilikan atas Pulau L dimiliki PT Manggala Krida Yudha, alias tidak dimiliki BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol.
"Saya menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang saya bawa, izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Fauzi Bowo pada bulan September 2012 untuk Pulau L diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol," ujar Rully Irzal, Rabu 8 Juli 2020.
Selanjutnya, sambung Rully, areal perluasan daratan Ancol Timur seluas 120 Ha saat ini sudah terbentuk &ldquo;tanah timbul&rdquo; seluas 20 Ha dari hasil pembuangan pengerukan lumpur sungai proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), yang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembuangan lumpurnya antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol di tahun 2009.
Sehingga, saat ini perlu dilakukan penataan terhadap daratan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik. "Adapun lokasi 120 Ha rencana perluasan daratan Ancol tersebut yang berbentuk seperti trapesium, lokasinya di bagian sisi selatan Pulau L dahulu (seluas 481 Ha)," katanya.
"Namun saat ini berbeda sama sekali bentuknya dan peruntukan ruangnya dengan rencana Pulau L saat itu, karena sekarang dimanfaatkan untuk salah satunya pembangunan Museum Rasulullah dan rencana perluasan area rekreasi Taman Impian Ancol Timur yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol," jelasnya.
Secara perijinan dan kajian mendasar, sambungnya, tidak tepat jika perluasan Ancol disamakan dengan Pulau L yang sudah dicabut ijin prinsipnya oleh Gubernur Anies Baswedan melalui surat nomor 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018.
"Tidak ada pernyataan saya yang menyebutkan bahwa "reklamasi perluasan kawasan Ancol Timur saat ini merupakan pemanfaatan reklamasi pulau L yang akan dibangun pada zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok&rdquo;," kata dia.

Anies Wajib Baca! Reklamasi L Bikin Gaduh, Ini Pernyataan Ahok

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi