JAKARTA, REQnews - Pemerintah saat ini mencanangkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN 2020. Untuk menyukseskan program tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan seluruh jaksa mengoptimalkan kualitas kerjanya untuk mengamankan jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kali ini Burhanuddin meminta kepada para jaksa khususnya bidang intelijen. Alasannya, kata dia, untuk menciptakan kondisi yang sinergis dengan berbagai pihak dalam upaya mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. 

"Aktif melakukan pengawalan dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN 2020 secara profesional dan proporsional," ujar Burhanuddin melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu 11 Juli 2020.

Ia berharap, bidang intelijen melakukan pendekatan pencegahan tindak pidana korupsi, agar tidak kontraproduktif dengan upaya untuk mengamankan dan menyukseskan jalannya program PEN.

Maka diperlukan tindakan preventif terhadap masalah-masalah hukum yang telah terdeteksi sejak dini. "Jangan menunggu masalah yang ada mengemuka ke permukaan, lalu menimbulkan kegaduhan," kata Burhanuddin.

Sementara untuk bidang perdata dan tata usaha negara, Burhanuddin menekankan perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara (JPN).

JPN diharapkan sejalan dengan animo para pemangku kebijakan yang membutuhkan kehadirannya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, yang utamanya dalam konteks pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pun diminta untuk proaktif melakukan pendampingan, khususnya untuk refocussing anggaran penanganan COVID-19. Pendampingan dan pemberian pendapat hukum, kata dia, harus berlandaskan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

"Jangan sampai tugas dan kewenangan tersebut dijadikan pembenaran dan menjadi tempat berlindung pihak-pihak tertentu. Saya juga mengimbau optimalkan fungsi legal audit untuk memonitor peraturan daerah yang diduga menghambat investasi dan kemudahan berusaha," kata dia.

Sementara di bidang pengawasan, Jaksa Agung mengimbau JPN memberikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Burhanuddin mengharapkan penegakan hukum yang bermartabat dan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat mendorong Indonesia segera pulih sebagaimana tujuan yang diharapkan program PEN.

"Laksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki secara optimal, profesional, proporsional, dan akuntabel serta berlandaskan pada hati nurani sehingga manfaat dari penegakan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil," katanya.