JAKARTA, REQnews - Meskipun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) berhasil mengekstradisi buronan korupsi Maria Pauline Lumowa dari Serbia, namun masih banyak tugas serupa yang seharusnya juga diselesaikan.
Sebab saat ini berdasarkan catatan Indonesia Carruption Watch (ICW), masih ada sekitar 40-an buronan otoritas hukum di Indonesia yang masih berada di luar negeri. Untuk kinerja Kemenkumham, ICW masih memberikan nilai merah dalam upaya memperbaiki sistem keimigrasian.
Pasalnya, sistem keimigrasian masih memberi peluang para buronan, keluar masuk wilayah hukum Indonesia tanpa terdeteksi. ICW meminta agar Kemenkumham tidak terlalu larut dalam glorifikasi (bangga berlebihan) atas keberhasilan mengekstradisi Maria Pauline Lumowa.
"Misalnya, Januari 2020 lalu, dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku dan komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Sabtu, 11 Juli 2020.
Tak hanya kasus Harun Masiku, Kemenkumham juga punya catatan terkait buronan Djoko Tjandra yang bisa kembali ke Indonesia secara bebas, bahkan membuat KTP Elektronik.
Terkait sekitar 40-an buronan korupsi yang berhasil melarikan diri ke luar Indonesia, mereka sudah ada berstatus hukum terpidana korupsi. Seperti Honggo Wendratno yang baru-baru ini, dihukum penjara 16 tahun in absentia, karena terbukti bersalah merugikan keuangan negara setotal Rp 35 triliun, terkait penjualan kondensat bagian negara di BP Migas 2008.
“Mayoritas (40-an) buronan tersebut diketahui keberadaannya di luar negeri. Untuk itu, Kemenkumham masih punya pekerjaan besar untuk melacak, sembari mengupayakan ekstradisi terhadap buronan-buronan itu,” ujar Kurnia.
