JAKARTA, REQnews - Permohonan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) mengalami peningkatan. Capaian positif ini terjadi sejak diterapkan sistem pendaftaran kekayaan intelektual dalam jaringan (online) pada 17 Agustus 2019 lalu.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris mengatakan sistem pendaftaran KI daring itu digunakan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Khususnya dalam bidang permohonan perlindungan kekayaan intelektual meliputi desain industri baru, merek baru, paten baru, dan paten sederhana baru.
&ldquo;Ini jelas efek positif dari permohonan kekayaan intelektual&nbsp;online. Saat diterpa pandemi, permohonan kekayaan intelektual justru malah naik," ujar Freddy Harris, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu 12 Juli 2020.
Freddy berharap sistem itu juga dapat mengurangi praktik pungutan liar dan meningkatkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Jumlah permohonan kekayaan intelektual dari Januari hingga Juni 2020 mencapai 42.501 permohonan. Angka permohonan ini meningkat jika dibandingkan Januari hingga Juni 2019 lalu yang mencapai 40.961 permohonan.
Peningkatan paling signifikan tercatat pada permohonan pendaftaran merek baru, dari 33.543 permohonan pada 2019 menjadi 35.980 pada 2020.
Permohonan pendaftaran paten sederhana juga mengalami kenaikan signifikan seperti permohonan merek, dimana pada 2019, DJKI mencatat bahwa permohonan paten sederhana mencapai 676 permohonan dan pada 2020 menjadi 742 permohonan.
Namun permohonan pendaftaran paten dan permohonan pendaftaran desain industri baru mengalami penurunan jumlah, dimana pada 2019 ada 4.801 dibanding pada 2020 sebanyak 3.969.
Untuk permohonan pendaftaran desain industri baru pada 2019 sebanyak 1.941 turun menjadi 1.810 permohonan pendaftaran pada 2020.
Lebih lanjut, menurut diaI, implementasi sistem permohonan KI daring telah meningkatkan kontribusi PNBP pada 2020. DJKI telah berkontribusi mengumpulkan PNBP senilai Rp 387,625 miliar pada semester I 2020 ini atau naik dibandingkan semester I 2019 lalu yaitu Rp Rp 300,682 miliar.
&ldquo;Capaian itu tidak lepas dari kepercayaan masyarakat dalam menggunakan sistem&nbsp;online&nbsp;DJKI,&rdquo; ujar Freddy Harris.&nbsp;
Senada dengan Freddy, pengusaha UMKM, Andi Nata, mengatakan pelayanan DJKI semakin baik dengan adanya sistem permohonan kekayaan intelektual daring.
"Permohonan&nbsp;online&nbsp;mengurangi pungli dan biaya jadi lebih murah,&rdquo; ujar pengusaha yang pertama kali mendaftarkan kekayaan intelektual usahanya pada 2011 itu.
Andi optimistis sistem permohonan kekayaan intelektual secara daring itu akan mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan KI usahanya.
Sehingga terjadi percepatan dan pertumbuhan permohonan kekayaan intelektual yang luar biasa ke depannya.
Apalagi DJKI telah menjadi perwakilan Indonesia atas inovasinya dalam Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi di Ajang Pameran Internasional Inovasi Pelayanan Publik di Busan, Korea Selatan bertajuk&nbsp;The 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation.

Pandemi COVID-19, Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Meningkat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi