JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM pada awal Juli 2020, yang berisi tentang pencegahan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ke luar negeri.
Informasi tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, Senin, 13 Juli 2020.
"Ini dimulai dari tanggal 5 Mei 2020. Pihak kepolisian tadi sudah disampaikan Pak Arsul (anggota Komisi III Arsul Sani), mengirimkan surat nomor sekian tahun 2020 tentang penghapusan red notice terhadap Djoko Tjandra. Lalu kemudian, tanggal 13 Mei, penghapusan atas nama Djoko Tjandra dalam sistem DPO Sinkim (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian). Jadi imigrasi menindaklanjuti surat dari pihak interpol," katanya.
Selanjutnya, Sudding menjelaskan bahwa pada akhir Juni Kejagung mengeluarkan surat permintaan bantuan pencarian Djoko Tjandra. Baru lah kemudian, Anggota DPR Fraksi PAN itu mengungkapkan bahwa Kejagung telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi mengenai pencegahan Djoko Tjandra ke luar negeri.
"Nah, oleh pihak Kejagung, tanggal 27 Juni 2020, permintaan bantuan pencarian DPO terpidana Djoko Tjandra, sehingga dimasukkan dalam sistem ic... bersatus DPO," sebut Sudding. "Lalu kemudian, 3 Juli Kejagung mengirimkan lagi surat untuk pencegahan (Djoko Tjandra) ke luar negeri," imbuhnya.
Djoko Tjandra diketahui sempat membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebelum mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Nama dalam KTP itu tertulis Joko Soegiarto Tjandra.

Djoko Tjandra Masih di RI, Cepat Tangkap!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi