&nbsp;
JAKARTA, REQNews - Bupati Agam Indra Catri (IC) dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://www.reqnews.com/news/18211/lomba-video-new-normal-rp-168-m-mendagri-diprotes" title="Lomba Video New Normal Rp 168 M, Mendagri Diprotes">Kemendagri</a>) atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah untuk kepentingan kampanye hitam.
Hal tersebut disampaikan Iriansyah selaku Kuasa Hukum Eri Syofiar (ES) Kabag Umum Kabupaten Agam.
Laporan tersebut disampaikan kepada Kemendagri lantaran Indra Catri mengelak terlibat dalam dugaan kasus pencemaran nama baik menggunakan akun facebook palsu yang disebutkan dalam surat pernyataan stafnya, Eri Syofiar yang kini berstatus tersangka.
&ldquo;Tim Kuasa Hukum telah melaporkan Indra Catri, mengadukan ke Kementerian Dalam Negeri,&rdquo; ujar Iriansyah pada Senin, 13 Juli 2020.
Dalam surat tersebut sampaikan bahwa ada dugaan perbuatan yang dilakukan oleh IC yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 67 huruf B dan C.
Dalam beleid tersebut menyatakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi; (b) menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan (c) mengembangkan kehidupan demokrasi.
Selain melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 67 huruf b dan c, Indra Catri juga disebut melanggar UU ASN karena menggunakan jabatan untuk kepentingan kampanye.
Hal ini merujuk pada ketidaknetralan Indra catri dan Sekda Kabupaten Agam Martias Wanto.
&ldquo;Ada perbuatan yang dilakukan oleh MW yang diduga juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,&rdquo; tambahnya.
Iriansyah meminta pihak Kemendagri untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Indra Catri.
&nbsp;

Ini Dia Kasus yang Membuat Bupati Agam Indra Catri Dilaporkan ke Kemendagri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi