JAKARTA, REQNews - Adanya kasus pemerasan yang dialami pemilik toko perlengkapan sekolah karena menyimpan Kartu Jakarta Pintar (<a href="https://www.reqnews.com/news/19087/pemilik-toko-perlengkapan-sekolah-jadi-korban-pemerasan-gegara-kjp" title="Pemilik Toko Perlengkapan Sekolah Jadi Korban Pemerasan Gegara KJP">KJP</a>), akhirnya membuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan meminta klarifikasi kepada orangtua penerima KJP.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak akan langsung mencabut hak penerimaan bagi orangtua yang dilaporkan menyalagunakan penggunaan KJP, tapi akan meminta klarifikasi terlebih dahulu.
Adanya informasi penyalahgunaan berawal dari laporan tentang dugaan Penggadaian KJP. Laporan itu akan menjadi data awal untuk proses klarifikasi kepada orang tua murid dan sekolah.
"Kalau hanya sebatas laporan, pasti kami klarifikasi dan jika terbukti dia lakukan pelanggaran, maka akan kami beri putusan sesuai SOP dengan pencabutan KJP," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Yanto di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
Pada kasus penggadaian KJP di Kalideres, Yanto mengatakan, saat ini barang bukti berupa 219 lembar KJP masih merupakan data Kepolisian atas kasus pemerasan yang dilakukan pengaku polisi dan wartawan kepada pedagang penyimpan KJP beberapa waktu lalu.
Pihaknya menunggu proses hukum dari Polsek Kalideres terkait ratusan KJP tersebut dan selanjutnya akan menelusuri para pemilik KJP yang digadaikan.
"Kalau ranah itu, kami ingin tahu siapa saja sih yang gadaikan itu. Tapi barang bukti sampai saat ini masih berada di kepolisian," ujar Yanto.
P4OP bekerjasama dengan Sudin Pendidikan Wilayah Satu Jakarta Barat dan pihak sekolah untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan 219 pemilik KJP.
&nbsp;

Dinas Pendidikan Telusuri Dugaan Kartu Jakarta Pintar Digadaikan Orangtua

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi