JAKARTA, REQnews -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengaku belum bisa menjamin aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen atau super deductable tax&nbsp;bagi industri penyelenggara program vokasi akan diterbitkan tahun ini.Awalnya, Hanif berjanji akan mengupayakan aturan tersebut terbit pada April 2019. Namun, karena ada kendala lainnya, penerbitan aturan tersebut ditunda."Iya belum, tapi ini menurut saya penting kita lakukan untuk pembangunan SDM nanti benar-benar bisa masif sesuai kebutuhan industri," ujar Menaker Hanif di Jakarta, Senin (22/4/2019).Ia juga menyebut pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam investasi sektor SDM secara masif, seperti pemberian insentif semacam pengurangan pajak di atas 100 persen. Dengan begitu, Manaker yakin investasi SDM bisa lebih digenjot tanpa keluar banyak biaya.Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di bawah komando Menperin Airlangga H menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019. Pemerintah nantinya akan mensubsidi bagi industri yang bisa menghasilkan inovasi dan melakukan vokasi atau kegiatan pendidikan dalam Revolusi Industri 4.0.&nbsp;Menurut Hanif, dengan super deductable tax, maka jika industri melakukan investasi maka akan mendapat allowance dari pemerintah dalam bentuk pemotongan pajak selama 5 tahun. Nilainya diperkirakan dua kali lipat dari yang diinvestasikan pihak pelaku industri."Jadi kalau investasinya Rp 1 miliar, maka akan dapat Rp 2 miliar pemotongan pajak," kata Menperin Airlangga Hartarto.

Menaker: Aturan Insentif Pajak Industri Belum Terbit Tahun Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi