JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan 18 tim kerja, badan dan komite yang dibubarkan. Pembubaran lembaga-lembaga tersebut dilakukan setelah Presiden membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
"Dengan pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui Peraturan Presiden ini membubarkan ( 18 lembaga)," demikian bunyi Pasal 19 beleid tersebut, seperti dikutip Selasa 21 Juli 2020.
Yang menarik, dari 18 lembaga yang dibubarkan, separuh di antaranya dibentuk pada era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Yakni Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 26/2010. Kedua, Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 10/2011.
Kemudian Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 73/2012. Keempat, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keprres Nomor 22/2006. Kelima, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 80/2000.
Berikutnya Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3/2006. Ketujuh, Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 37/2014. dan yang terakhir Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 32/2011. Terakhir, Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 86/2011.
Kebijakan Jokowi ini termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020.
Berikut daftar 18 tim, badan kerja dan komite yang dibubarkan Jokowi: 1. Tim Transparansi Industri Kreatif 2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan ini merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. 3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (BUKSISS) 5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove 6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) 7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha 9.Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum 10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri Tim pinjaman 11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization 12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara 13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan Komite Kebijakan Sektor Keuangan 14. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan 15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor 16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) 17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan 18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

9 Lembaga Warisan SBY Dibubarkan Presiden Jokowi, Ini Daftarnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi