JAKARTA, REQnews - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Evi Novida Ginting. Dalam putusannya majelis hakim PTUN Jakarta membuat 5 keputusan terhadap Evi selaku penggugat dan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat.
Evi sebelumnya mengajukan gugatan ke PTUN atas Surat Keputusan Presiden Joko Widodo bernomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan dirinya secara tidak hormat per 23 Maret 2020. Sementara terkait 5 keputusan yang dimaksud antara lain, 1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020. 4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332 ribu.
Evi dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, yakni dari Partai Gerindra. DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan empat Komisioner KPU RI lainnya.
Mereka Evi seharusnya memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu, mengingat jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu.
Menanggapi putusan itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak banyak berkomentar. "Aku adoh karo tugasku (jauh dari tugas saya)," kata Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, Kamis 23 Juli 2020.
PTUN Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2020 membatalkan Keputusan Presiden Jokowi yang memberhentikan Komisioner KPU 2017-2022 Evi Novida Ginting. "Dengan putusan ini, tidak boleh ada proses PAW (Pergantian Antarwaktu) di DPR dan Presiden. Atas putusan tersebut, kami berharap tergugat juga bijaksana dalam mengambil langkah berikutnya," kata penasihat hukum Evi, Heru Widodo.
Heru berharap Presiden Jokowi tidak mengajukan banding dan mengembalikan Evi ke jabatannya sebagai Komisioner KPU RI.

Gugatan Evi Ginting Dikabulkan Hakim, Ini Kewajiban yang Harus Dibayar Jokowi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi