JAKARTA, REQnews - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga kuat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo menerima imbalan terkait surat jalan Djoko Tjandra.
"Tidak mungkin yang bersangkutan (Brigjen Prasetijo) mau melakukan perbuatan beresiko tinggi dengan membuat surat jalan palsu bagi Djoko Tjandra jika tidak ada imbalan," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Kamis, 23 Juli 2020.
Hal itu diungkapkan Poengky terkait Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus surat jalan Djoko Tjandra yang menjerat Prasetijo Utomo hanya memuat tiga pasal pidana. Dari ketiga pasal, tak terdapat pasal yang berisi tentang penyuapan.
Menurut Poengky, penyidik masih bisa mengembangkan penyidikan seperti mengumpulkan bukti soal adanya dugaan aliran Djoko Tjandra kepada Brigjen Prasetijo.
"Dalam penyidikan tersebut masih bisa dikembangkan oleh penyidik, sehingga pasal-pasalnya bisa ditambah sesuai dengan sangkaan kejahatan yang dilakukan. Misalnya untuk melihat aliran dana dari Djoko Tjandra kepada BJP PU yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana penyuapan," katanya.
"Kita hormati penyidik dan kita tunggu prosesnya. Jika sudah diperoleh bukti ada kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan, pasti bisa ditambahkan. Termasuk di antaranya dugaan penyuapan," tambah Poengky.
Sebagaimana diketahui, dalam SPDP kasus Brigjen Prasetijo, penyidik Bareskrim menerapkan tiga pasal yaitu 263, 421 dan atau 221 KUHP. Pasal 263 memuat sanksi pidana bagi pembuat surat palsu, kemudian Pasal 421 KUHP mengatur sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya Pasal 221 adalah tentang menolong pelaku tindak pidana menghindari proses hukum.

Kompolnas Duga Brigjen Prasetijo Terima Suap Djoko Tjandra

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi