JAKARTA, REQNews - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (<a href="https://www.reqnews.com/news/11508/aspek-indonesia-dan-kspi-akan-laporkan-kasus-phk-mirah-sumirat-ke-ilo" title="ASPEK Indonesia dan KSPI Akan Laporkan Kasus PHK Mirah Sumirat ke ILO">ASPEK Indonesia</a>) pada Rabu, 22 Juli 2020 resmi melaporkan lima pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan.
Pelaporan ini terkait dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan berupa menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk tidak membentuk, tidak menjadi pengurus, tidak menjadi anggota dan/atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja.
Apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut, menurut Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati dapat diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 500 juta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 28 Undang Undang RI Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Lima pejabat yang dilaporkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Koordinator Kepegawaian Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Sabda menyampaikan bahwa dasar pelaporan adalah adanya surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 7700 /-087 tanggal 22 Juni 2020 perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta.
"Dalam surat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara tegas menyatakan tidak diperkenankan adanya Perjanijan Kerja Bersama dan tidak diperkenankan adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai wadah dari pegawai," ujar Sabda, di Jakarta melalui pemberitahuan secara tertulis yang diterima Reqnews pada Jumat, 24 Juli 2020.
Surat tersebut, Sabda mengatakan adalah respon atas surat dari Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat Nomor 1179/-1.83 tanggal 27 Mei 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tentang Permohonan Penjelasan Mengenai Aturan Kepegawaian pada UPT AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Sabda menegaskan sesungguhnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah tegas mengatur tentang hak dasar pekerja, hak kebebasan berserikat, definisi dari perusahaan yang menjadi ruang lingkup dari kedua Undang Undang tersebut, termasuk tindak pidana dan sanksi yang menyertainya.
Logika hukumnya sangat sederhana, ungkap Sabda. Jika pegawai negeri sipil saja dijamin dan dilindungi hak kebebasan berserikatnya, lantas atas dasar hukum apa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melarang adanya serikat pekerja di lingkungan Unit Pelayanan Ambulan Gawat Darurat. Padahal para pekerja ini bukan pegawai negeri sipil. Para pekerja yang tergabung dalam Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, adalah berstatus sebagai Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia, yang dihubungi secara terpisah, membenarkan bahwa ASPEK Indonesia telah melaporkan lima pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan, atas kasus dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan.
"Faktanya, perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagai sebuah serikat pekerja, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta telah tercatat dan mendapatkan Bukti Pencatatan Serikat Pekerja," ucapanya.
&nbsp;

ASPEK Indonesia Adukan 5 Pejabat Pemprov DKI Jakarta

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi