JAKARTA, REQnews - Politisi PDIP, Adian Napitupulu mengkritisi rekrutmen direksi dan komisaris di BUMN. Sebelumnya, aktivis 98 ini membongkar 6.200 direksi dan komisaris titipan di korporasi pelat merah.
Ia beralasan, rakyat harus tahu bagaimana proses rekrutmennya "Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil,&rdquo; kata Adian melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 25 Juli 2020.
Jika pendapatan rata-rata direksi dan komisaris sekitar Rp 50 juta perbulan, dikalikan 6.200 orang, maka BUMN harus mengeluarkan Rp 310 miliar setiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk direksi dan komisaris.
Ia pun menegaskan BUMN bukanlah Badan Intelijen Negara (BIN) yang rekrutmennya harus dirahasiakan. Adian pun mempertanyakan apa yang ditutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka.
&ldquo;BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain-main seolah BUMN itu film mission impossible,&rdquo; kata Adian.
Menurut dia, rakyat berhak tahu, relawan pendukung Jokowi juga perlu tahu, bahkan mungkin partai pendukung Jokowi juga perlu tahu berapa orang dari 6.200 orang itu yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi, membenci Jokowi tapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkan Jokowi.
&ldquo;Lebih jauh lagi apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan di mana?,&rdquo; ujar Adian.
Sekjen PENA 98 itu lantas menananggapi pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga bahwa direksi dan komisaris BUMN itu bukan pejabat publik.
Menduga pernyataan Arya merupakan arahan langsung dari Menteri BUMN, Erick Thohir. &ldquo;Menurut saya itu adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, tapi nafsu bicara saja,&rdquo; kata Adian.
Adian menyebut ada tiga undang-undang dan satu peraturan pemerintah (PP) yang menyebut direksi dan komisaris adalah pejabat publik. Yakni Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 1999, pasal 1 ayat 2 dan 4 dari PP No 61 tahun 2010, Pasal 14 UU No 14 tahun 2008, dan Pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 10 UU 19 tahun 2003.
&ldquo;Dari tiga UU dan satu PP ternyata menjelaskan bahwa direksi dan komisaris BUMN adalah pejabat publik dan karena mereka pejabat Publik maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN. Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik,&rdquo; ujarnya.

Adian: BUMN Sekarang Rasa BIN, Rekrutmen Direksi Serba Rahasia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi