JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempertimbangkan pengajuan red notice untuk buronan<a href="https://www.reqnews.com/news/19509/ini-alasan-kpk-belum-ajukan-red-notice-harun-masiku" title="Ini Alasan KPK Belum Ajukan Red Notice Harun Masiku"> Harun Masik</a>u ke Interpol. Seperti diketahui, Harun terjerat kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui metode pergantian antar-waktu (PAW).
"Permohonan red notice tentu nanti akan kami pertimbangkan lebih lanjut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu, 26 Juli 2020.
Dia menyebut, lembaga antirasuah masih meyakini politikus PDIP itu masih berada di Tanah Air. KPK pun sudah mengajukan permohonan pencegahan yang kedua kalinya atas nama Harun Masiku ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
"Saat ini KPK masih meyakini yang bersangkutan masih berada di dalam negeri," kata Ali.
Sebelumnya, KPK didesak segera menemukan buronan Harun Masiku. KPK sudah melayangkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap penyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk yang kedua kalinya.
Berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, permintaan cegah hanya bisa dilakukan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Jika dalam 6 bulan masa cegah kedua ini KPK belum bisa menangkap Harun, berdasarkan UU tersebut, maka Harun bebas melakukan perjalanan ke luar negeri.
Masa cegah kedua terhadap Harun Masiku terhitung sejak 10 Juli 2020. Ali memastikan pihak lembaga antirasuah akan terus memburu Harun.
&nbsp;

KPK Pertimbangkan Ajukan Red Notice Harun Masiku ke Interpol

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi