JAKARTA, REQnews – Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergolak. Setelah petisi yang ditandangani 114 penyidik dan penyelidik, kali ini muncul surat terbuka menyikapi proses perpindahan pegawai di lingkungan kedeputian penindakan. Surat itu beredar di kalangan internal pegawai bersamaan dengan pelantikan 21 penyidik. REQnews memperoleh salinan surat terbuka itu. Dalam surat sebanyak enam halaman itu menuding bahwa proses perpindahan penyelidik menjadi penyidik yang dilakukan KPK melanggar prosedur. ”Perpindahan penyelidik menjadi penyidik dilakukan sebagai upaya kelompok tertentu untuk menjadikan direktorat penyidikan sebagai tempat untuk membanun tirani,” tulis surat itu. Dalam surat itu mengungkapkan latar belakang tudingan tersebut. Pertama, sebagian penyelidik dari internal yang diangkat menjadi penyidik saat ini telah melakukan pertemuan yang dipimpin penyidik senior Harun Al Rasyid pada akhir 2018 lalu. Di pertemuan itu, Harun dituding menyampaikan pesan kepada penyelidik tersebut untuk berani bersuara ketika diangkat sebagai penyidik. ”Jika nanti rekan-rekan penyelidik sudah bergeser ke lantai 9 (direktorat penyidikan) agar berani bersuara untuk mengimbangi penyidik sumber Polri,” demikian kalimat yang menunjukan pesan dari Harun kepada penyelidik pada akhir 2018 itu. Dalam surat tersebut juga mengungkapkan adanya pertemuan yang diduga diinisiasi Wadah Pegawai (WP) KPK di Ruang Rapat Kolaborasi lantai 12. Total ada 28 penyidik dan pegawai yang diundang melalui surat elektronik untuk hadir dalam pertemuan itu. Di antaranya, Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Nanang Farid Syam dan Awaludin Affandi. Surat itu menuding bahwa pertemuan WP adalah upaya politis untuk menghilangkan ketergantungan penyidik dari Polri dengan cara membendung masuknya penyidik senior dari Polri untuk menjadi kepala satuan tugas (Kasatgas) penyidikan. Selain itu, WP berusaha agar penyidik internal masuk lebih banyak ketimbang penyidik Polri. Atas dasar itu, surat terbuka itu mempertanyakan mekanisme perpindahan penyelidik menjadi penyidik. Sebab, sesuai Peraturan Pimpinan KPK Nomor 1/2019 tentang Penataan Karier di KPK menyebut bahwa rotasi adalah perpindahan jabatan di satu kedeputian pada tingkat jabatan dan fungsi yang sama. ”Sehingga tidak tepat kiranya ketika perpindahan penyelidik menjadi penyidik tanpa tes kemudian dimaknai sebagai rotasi,” ungkap surat tersebut. Menurut sumber internal REQnews di KPK, surat tersebut merupakan bentuk perlawanan oknum penyidik Polri atas pelantikan 21 penyidik internal beberapa waktu lalu. ”Mereka (oknum penyidi Polri) tuntutannya nggak jelas, mereka seperti menuntut kepentingan anggota Polri, padahal kan beda (aturan rekrutmen) antara pegawai internal dengan anggota Polri,” ujar sumber itu. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak membantah munculnya protes terhadap pelantikan 21 penyidik internal. Menurut dia, protes itu merupakan sebuah kritik yang biasa terjadi di KPK. ”Kami tetap berpikiran itu (surat terbuka, Red) sebagai dinamika. Kami berlima (pimpinan KPK) bertanggungjawab kepada masyarakat Indonesia,” tuturnya. (*/Oji)

Habis Petisi, Terbitlah Surat Terbuka Pegawai KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi