JAKARTA, REQnews - Masih ingat dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menghapus sejumlah lembaga? Kepala negara beralasa untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah pandemi virus corona Covid-19, sekaligus dengan semakin rampingnya pemerintahan, akselerasi dalam bekerja semakin cepat.
Sayangnya, belum ada sebulan pasca pembubaran sejumlah lembaga tersebut, Presiden&nbsp;Jokowi&nbsp;kembali meneken Peraturan Presiden baru Nomor 79 Tahun 2020. Isinya merevisi Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).&nbsp;
Perpres yang diundangkan pada 20 Juli 2020 lalu itu memuat penambahan jabatan baru di BIN. Dalam salinan yang diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 27 Juli 2020, . Dalam Pasal 5, disebutkan adanya penambahan jabatan, yakni Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.
Penjelasan terkait fungsi baru dari jabatan ini tertuang dalam tiga pasal baru yang diselipkan di antara Pasal 28 dan Pasal 29. Tiga pasal baru itu yakni Pasal 28A, 28B, dan 28C.
Pasal 28 menjelaskan bawah Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
Di Pasal 28B, Deputi VIII disebutkan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur.
Pada Pasal 28C dijelaskan bahwa jabatan baru ini akan memiliki 8 fungsi yang mencangkup:
a. penyusunan rencana kegiatan dan atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
d. pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
e. pengendalian kegiatan penelusuran (clearance)terhadap calon pejabat aparatur
f. pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan
g. pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
f. penyusunan laporan Intelijen pengamanan aparatur
Sayangnya, tak ada penjelasan detail mengenai aparatur yang dimaksud dalam&nbsp;Perpres&nbsp;tersebut. Ini merupakan kali kedua Perpres mengenai&nbsp;Badan Intelijen Negara&nbsp;direvisi Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi meneken Perpres Nomor 73 tahun 2017 yang merevisi Perpres lama BIN. Saat itu, terdapat penambahan jabatan baru, yakni Deputi Bidang Intelijen Siber.&nbsp;

Presiden Bentuk Deputi VIII Pengamanan Aparatur BIN, Agenda Baru?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi