JAKARTA, REQnews - DPR menilai pertemuan Jaksa Agung Muda Pinangki Sirna Malasari dengan buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, masuk ranah pidana. Oleh karenanya, DPR meminta kejaksaan melakukan koordinasi dengan polisi untuk menelusuri dugaan tindak pidana tersebut.
Jaksa Pinangki sendiri per hari kemarin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung muda Pembinaan akibat ulahnya tersebut. Perbuatan Jaksa Pinangki itu dinilai melanggar Undang-undang Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.
"Dalam konteks pidana, Kejaksaan hendaknya berkoordinasi dengan kepolisian agar Jaksa tersebut diperiksa dalam dugaan tindak pidana membantu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 221 KUHP," kata Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, Kamis, 30 Juli 2020.
Dirinya mengimbau kepada kejaksaan agar terus melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan anggota korps Adhyaksa dalam perkara Djoko Tjandra. Salah satunya dengan menelusuri pembahasan antara Jaksa Pinangki dengan pihak Djoko Tjandra. "Serta adakah oknum Jaksa lain yang ikut terlibat," kata politikus Gerindra itu.
Habiburokhman menghargai keputusan penonaktifkan Jaksa Pinangki oleh Wakil Jaksa Agung. Dia mengasumsikan bahwa putusan tersebut merupakan tindakan administratif berdasarkan putusan Majelis Kode Perilaku Jaksa yang telah melakukan pemeriksaan.
"Kami ingatkan bahwa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (4) Kode Perilaku Jaksa, penonaktifan tersebut tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin terkait status Jaksa sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) jika ada aturan yang dilanggar," ucapnya.
&nbsp;

DPR Desak Kejagung dan Polri Proses Pidana Jaksa Pinangki

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi