JAKARTA, REQnews - Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ternyata kacau balau.

Sebab, proses verifikasi organisasi dalam program terkesan asal-asalan dan tidak teliti. Seperti yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut lembaga anti rasuah tersebut, jumlah organisasi penerima bantuan dalam program itu ratusan. Namun, proses verifikasinya hanya dilakukan selama 2 minggu.

"Itu verifikasinya kami melihat kurang memadai, hanya waktunya 2 minggu untuk memverifikasi para pihak itu, dan itu tempatnya ada yang di Ternate, ada yang di Aceh dan seterusnya, jauh-jauh," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2020.

Tak hanya itu, Alexander juga menyoroti adanya satu organisasi namun mendapat dua penerimaan bantuan. Oleh karena itu, KPK meminta Kemendikbud memperhatikan hal tersebut. "Ya secara prosedural itu sudah memenuhi tapi kami mencatat sepertinya proses verifikasi terhadap organisasi penerima bantuan itu kurang begitu memadai," ujarnya.

Untuk itu, KPK mengusulkan untuk dilakukan verifikasi ulang secara mendalam. Ia meminta verifikasi tidak hanya dilakukan berkaitan dengan legalitas, tapi juga track record organisasi tersebut.

"Penjelasan tadi ada satu organisasi yang mungkin dua yayasan dan ajukan proposal, dan itu diterima, ada 150 organisasi dan yang disetujui 200 lebih. Kan mungkin ada punya 2 yayasan. Jadi, kami melihat dari paparan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lalukan verifikasi 150 organisasi dan 250 proposal itu cuma dua minggu. Kami khawatir verifikasi hanya legalitasnya organisasi dan tidak mendalam verifikasinya," katanya.