JAKARTA, REQnews - Selamat untuk Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menangkap buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Ia pun dinilai layak menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri untuk menggantikan Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.
Penilaian itu pun disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Diberitakan sebelumnya, kasus pelarian Djoko Tjandra melibatkan pejabat di Bareskrim dan mengancam posisi Listyo Kabareskrim, yang notabene masuk bursa persaingan untuk jabatan Kapolri.
Karena kasus tersebut, Listyo Sigit pun dianggap tak layak menjabat Kapolri. Alasannya, ia dinilai gagal mengantisipasi bawahannya yang turut bermain membantu buronan.
Namun, dengan menangkap Djoko Tjandra, menjawab semua keraguan semua orang atas kinerja Listyo. Bahkan dia menjawab dengan keberaniannya menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena terlibat membantu pelarian Djoko Tjandra.
Selain itu, menurut Boyamin, Kabareskrim dianggap sudah lulus ujian karena berhasil menangkap x, Djoko Tjandra, yang sudah 11 tahun melarikan diri. &ldquo;Saya mengatakan dia (Kabareskrim) layak menjadi Kapolri,&rdquo; kata Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat 31 Juli 2020.
&ldquo;Saya fair saja, jika kasus ini dijadikan untuk menghantam Kabareskrim jadi Kapolri, saya mengatakan sebaliknya, dia layak jadi Kapolri,&rdquo; ujar Boyamin lagi.
Menurut Boyamin, penangkapan Djoko tersebut mengobati rasa malu yang dialami oleh rakyat Indonesia. "Berkaitan dengan Djoko Tjandra tertangkap, saya ya gembira bersama seluruh rakyat Indonesia karena apapun ini menjadikan rasa sakit, rasa malu ini terobati karena sekarang tertangkap," ucap Boyamin.
Boyamin pun mengapresiasi upaya Polri hingga akhirnya berhasil membawa Djoko kembali ke Indonesia. Ia berharap agar Djoko Tjandra dapat terbuka terkait dugaan suap dan gratifikasi selama proses pelariannya.
Menurut Boyamin, bukan tidak mungkin ada nama-nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka terkait pelarian Djoko, selain Brigjen Polisi Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.
"Nanti juga bisa merambah ke mana-mana kalau ada dugaan suap dan gratifikasi kepada oknum-oknum aparat itu dan tidak hanya yang dua tersangka ini, bisa merambah ke mana-mana," kata Boyamin.
Diketahui, kasus Djoko Tjandra bermula ketika Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Moekiat. Dalam dakwaan primer, Djoko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar.
Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R Soenarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah.
Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.
Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Tangkap Djoko Tjandra, Komjen Listyo Sigit Layak Jadi Kapolri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi