JAKARTA, REQnews - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai, patut diduga terdapat dugaan tindak pidana lain, seperti pemalsuan dan persekongkolan dalam kasus pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
Menurutnya, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu menelusuri motif aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, kata Zaenur, Polri juga perlu menelusuri kemungkinan adanya tidak pidana suap. Sebab, ia meyakini ada motif tertentu ketika seorang petinggi penegak hukum membantu seorang buron.
&ldquo;Di situ jelas ada tindak pidana pemalsuan, misalnya di Polri identitas Djoko Tjandra itu dipalsukan menjadi seorang konsultan dan kemudian diberikan surat jalan dengan surat keterangan sehat yang juga dipalsukan karena yang diperiksa adalah orang lain,&rdquo; kata Zaenur, Jumat, 31 Juli 2020.
Penangkapan Djoko Tjandra, sambungnya, menjadi titik awal bagi Polri dan Kejagung untuk memproses lebih dalam keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut. Zaenur berharap, Polri dan Kejagung dapat mengusut kasus pelarian Djoko Tjandra secara tuntas.
Terkait pelarian Djoko Tjandra, Polri telah menetapkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian dengan menerbitkan surat jalan dan turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan.
Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan.
&ldquo;Dari hasil gelar (perkara) tersebut maka hari ini kami menetapkan status tersangka untuk BJP PU," kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin, 27 Juli 2020.

Kejar Para Oknum Lain yang Bantu Pelarian Djoko Tjandra

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi