JAKARTA, REQnews - Terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, kemungkinan besar akan dijerat dengan pasal pidana baru, melebihi vonis sebelumnya dua tahun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD.

"Joko Tjandra tak hanya harus menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, ia bisa diberi hukuman-hukuman baru yg jauh lebih lama. Dugaan pidananya, antara lain penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya," kata Mahfud dalam cuitannya di Twitter, Sabtu 1 Agustus 2020.

Mahfud berkata, pejabat negara yang melindungi Djoko Tjandra dalam persembunyiannya selama ini, juga bisa dijerat lebih berat. Ia meminta, masyarakat terus mengawal proses peradilan dalam kasus besar ini.

Sebelumnya, tiga jenderal Polri juga sudah dicopot dari jabatannya karena terbukti membantu pelarian Djoko Tjandra. Termasuk, sejumlah pejabat Kejaksaan Agung dan lainnya.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, buah dari 11 tahun pelariannya, Djoko Tjandra dapat terkena jeratan pidana karena memasuki Indonesia dengan status narapidana.

"Pertama, masuk lintas batas tanpa pintu imigrasi. Itu kena undang-undang imigrasi, ancamannya dua tahunan," ujar Boyamin, seperti dikutip pada Minggu 2 Agustus 2020.

Perkara kewarganegaraan Papua Nugini yang dia dapati tanpa melepaskan status sebagai warga negara Indonesia (WNI), kata Boyamin, juga menjadi permasalahan pidana.

Djoko Tjandra juga dapat dijerat hukum ketika memalsukan surat jalan. Hal ini tertuang dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 2.

"Surat jalan itu kan dinyatakan surat palsu, dia kan yang menggunakan, dia yang memakai. Yang membuat dan memakai itu kan kena," katanya menambahkan.