JAKARTA, REQNews - Sebuah nota kesepahaman perihal penanganan dan penyelesaian kasus orang tanpa kewarganegaraan (stateless) ditandatangani Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) di Sabah, Malaysia, Selasa (23/4/2019). Penandatanganan nota kesepahaman ini menadai kerjasama strategis antara Komnas HAM, Suhakam dan Committee for Human Right in the Philippines (CHRP). Dalam kesempatan ini, CHRP berperan sebagai peninjau kesepakatan ini.  Seperti dilansir dari laman resmi, Komnas HAM, Sukaham dan CHRP akan bekerjasama untuk menangani persoalan mengenai orang tanpa kewarganegaraan dari perspektif hak asasi manusia.  Ketiga lembaga ini juga sepakat menjalin kerjasama dengan masing-masing pemerintah dan segera melakukan penelitian bersama untuk menyelesaikan persoalan orang tanpa kewarganegaraan.  Kerjasama ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang sejalan dengan beberapa regulasi internasional, seperti Sustainable Development Goals, Universal Periodic Review dan Global Compact on Migration.  Dalam penandatangan nota kesepahaman ini, Komnas HAM diwakili oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Koordinator Penegakan HAM Amiruddin, Kepala Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Endang Sri Meilani.  Data dari Sukaham menunjukkan, 20 persen jumlah pengaduan yang diterima kantor Sukaham Perwakilan Sabah, Malaysia terkait dengan pendaftaran dan dokumentasi resmi kependudukan, termasuk akte kelahiran dan kartu tanda penduduk.  Wilayah Sabah, Malaysia merupakan salah satu lokasi yang memiliki banyak orang tanpa kewarganegaraan. Mereka merupakan pengungsi dari Filipina dan anak-anak pendatang asal Indonesia. Sebagai orang tanpa kewarganegaraan, mereka tidak mendapatkan hak dasar seperti hak bekerja, hak atas akses pendidikan, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak kesamaan di hadapan hukum dan hak memiliki aset. Mereka juga temasuk golongan yang rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Khusus mengenai anak-anak tanpa kewarganegaraan, persoalan menjadi lebih kompleks karena kebanyakan dari mereka lahir di luar pernikahan atau lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Hal ini dikarenakan kedua orang tua tidak memiliki dokumen resmi kependudukan. (Prazz)

Komnas HAM dan Sukaham Tandatangani MoU

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi