JAKARTA, REQNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak akan menempuh upaya hukum banding atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) <a href="https://www.reqnews.com/news/14080/pelanggaran-berat-ini-alasan-dkpp-pecat-evi-novida-dari-komisioner-kpu" title="Pelanggaran Berat, Ini Alasan DKPP Pecat Evi Novida dari Komisioner KPU">Evi Novida Ginting Manik</a>.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Jokowi akan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida secara tidak hormat.
"Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," ujar Dini di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.
Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan mantan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting terhadap Keppres Nomor 34/P Tahun 2020.
Keppres itu merupakan tindak lanjut putusan DKPP yang memberhentikan secara tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.
Sebelumnya Evi Novida menyebut pencopotan dirinya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI cacat hukum.
Evi menilai Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019 tidak sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan pengambilan keputusan minimal dihadiri lima orang. Sementara sidang hanya dihadiri empat orang anggota.
"Putusan DKPP nomor 317 tahun 2019 ini hanya diambil oleh empat orang majelis DKPP. Putusan ini cacat hukum akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dapat dilaksanakan," kata Evi, Kamis, 19 Maret 2020.
&nbsp;

Tak Tempuh Jalur Hukum, Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi