JAKARTA, REQNews - Merespons sikap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta<a href="https://www.reqnews.com/news/20066/aturan-jokowi-soal-sanksi-corona-di-mata-sri-sultan" title="Aturan Jokowi Soal Sanksi Corona di Mata Sri Sultan"> Sri Sultan Hamengkubuwono X</a> yang tidak bersedia menerapkan Inpres pemberian sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tak akan memberikan sanksi.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tersebut terkait pemberian sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan .
Mahfud menuturkan, setiap kepala daerah memiliki pemahaman dan cara tersendiri bagaimana mengajak warganya berdisiplin di tengah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19).
Raja Keraton itu lebih memilih pendekatan persuasif dengan dialog daripada penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. "Daerah yang tidak menerapkan ini apakah dijatuhkan sanksi? Enggas ada sanksi. Ini kan pejabat daerah punya problema dan cara masing-masing terkait dengan kulturnya," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.
Mahfud mengatakan pemerintah mengatakan, memberikan keleluasaan terhadap kepala daerah untuk memilih caranya masing-masing. Penegakan hukum pidana, menurut dia, merupakan upaya terakhir ketika cara persuasif tidak mampu lagi diperhatikan masyarakat.
"Seperti Jogja itu kan kulturnya pendekatan, malah bagus karena penegakan hukum itu selalu menjadi yang terakhir dan selama pendekatan kulturalnya lebih bisa didahulukan. Selama orang masih bisa diajak berbicara ya enggak usah penegakan hukum dalam arti hukum pidana," tuturnya.
Mahfud memaparkan, penerapan disiplin hingga penegakan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Dia akan mengajak seluruh kepala daerah untuk berdiskusi terkait penerapan sanksi apa yang cocok dengan kondisi di masing-masing daerah.
"Penerapan disiplin dan penegakan hukum ini tergantung pada kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu nanti kita akan bicarakan dengan setiap daerah berdasarkan kondisi daerahnya," katanya.
Sedangkan penegakan hukum, Mahfud menyebutkan, dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari persuasif, sosialisasi, sanksi administrasi, hingga hukum pidana.
&nbsp;

Gubernur DIY Tolak Beri Sanksi, Ini Kata Mahfud MD

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi