JAKARTA, REQnews - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta meminta agar Mahkamah Agung (MA) mendukung proses hukum yang sedang dilakukan KPK terhadap mantan Sekretaris MA, Nurhadi. KPP juga menegaskan, agar KPK jangan takut untuk memeriksa hakim terkait kasus Nurhadi.
Sejauh ini, KPK telah memanggil enam hakim. Terdiri dari 3 hakim agung yaitu Syamsul Maarif, Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati. Dan 3 hakim tinggi yaitu Elang Prakoso, Sobandi dan Ariansyah B Dali P. Dari 6 hakim itu, hanya Elang yang datang memenuhi panggilan KPK.
"Meminta KPK terus melanjutkan proses pemeriksaan, karena pemanggilan hakim terkait dengan kasus suap dan gratifikasi Nurhadi, dan memastikan pemeriksaan tersebut tidak berhubungan dengan tugas yudisial hakim sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2002," ujar koordinator KPP, Erwin Natoesmal Oemar, kepada wartawan, Jumat, 7 Agustus 2020.
Tergabung dalam KPP seperti YLBHI, LEIP, PBHI, LBH Jakarta, PILNET Indonesia, ICW, LBH Masyarakat, hingga ICEL. Mereka meminta MA harus mendukung dan kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan KPK.
"Meminta Mahkamah Agung harus mendukung penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nurhadi," ujar Erwin.
Ditegaskannya, KKP menggarisbawahi bahwa pemanggilan KPK tersebut tidak terkait dengan putusan pengadilan, melainkan berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi. Sebaiknya MA mendukung proses ini sebagai bagian perwujudan visi MA yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
"MA memang harus memastikan tidak ada intervensi terhadap tubuh peradilan, namun MA juga tidak bisa serta merta menggunakan SEMA sebagai justifikasi untuk menolak pemanggilan dari lembaga antikorupsi tersebut. Mengingat juga bahwa tindakan korupsi Nurhadi dan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya tentu saja bukan lagi soal tugas yudisial dari Mahkamah Agung," beber Erwin.
Terakhir, KPP Meminta KPK untuk memperdalam penyelidikan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi Nurhadi. "Termasuk mendalami potensi menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan dugaan suap dan gratifikasi di perkara ini," pungkas Erwin.

KKP Minta KPK Sikat Semua Hakim Terkait Kasus Nurhadi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi