FB Tolak Beri Data Percakapan Myanmar Tentang Pembantaian Muslim Rohingya

Senin, 10 Agustus 2020 – 14:31 WIB

UIlustrasi Facebook (Foto:istimewa)

UIlustrasi Facebook (Foto:istimewa)

AMERIKA SERIKAT, REQNews - Facebook telah menolak permintaan dari Gambia, yang menuduh Myanmar di Pengadilan Dunia melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, untuk merilis postingan dan komunikasi oleh anggota militer dan polisi Myanmar.

Dilansir dari Reuters, raksasa media sosial itu mendesak Pengadilan Distrik A.S. untuk District of Columbia pada hari Selasa untuk menolak permintaan tersebut, yang dikatakan akan melanggar undang-undang A.S. yang melarang layanan komunikasi elektronik untuk mengungkapkan komunikasi pengguna.

Facebook mengatakan permintaan yang dibuat pada bulan Juni, untuk merilis "semua dokumen dan komunikasi" oleh pejabat militer dan pasukan polisi adalah "luar biasa luas" dan akan merupakan "akses khusus dan tidak terbatas" ke akun.

Jaksa Agung Gambia Dawda Jallow mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut tetapi belum dapat berkomentar.

Kasus di hadapan Pengadilan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948. Otoritas Myanmar mengatakan mereka sedang memerangi pemberontakan dan membantah telah melakukan kekejaman sistematis.

Lebih dari 730.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada Agustus 2017 setelah tindakan keras militer yang dikatakan para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan. Kelompok HAM mendokumentasikan pembunuhan warga sipil dan pembakaran desa.

Pada 2018, penyelidik hak asasi manusia PBB mengatakan Facebook telah memainkan peran kunci dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu kekerasan. Facebook mengatakan sedang berupaya memblokir ujaran kebencian.

Pada hari Kamis, seorang juru bicara mengatakan Facebook "menentang kebencian dan kekerasan, termasuk di Myanmar".

"Kami mendukung tindakan terhadap kejahatan internasional dan bekerja dengan pihak berwenang yang sesuai saat mereka menyelidiki masalah ini," kata juru bicara itu.

Perusahaan mengatakan sedang bekerja dengan Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar, sebuah badan investigasi yang akan mendukung penuntutan di masa depan di pengadilan internasional.

ICJ, umumnya dikenal sebagai Pengadilan Dunia, menerima kasus antar negara bagian. Gugatan itu dibawa oleh Gambia dengan dukungan sekelompok negara Muslim.