JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ada yang menarik dari Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menyikapi viralnya kasus Jaksa Pinangki. Entah kebetulan atau tidak, Burhanuddin mengeluarkan kebijakan soal mekanisme pemeriksaan hingga penahanan seorang jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.
Pasalnya, aturan ini muncul setelah adanya desakan agar Jaksa Pinangki diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan turut serta memalsukan dokumen perjalanan buron Djoko Tjandra.&nbsp;
Dalam kebijakannya kali ini, setiap pemeriksaan jaksa harus seizin dirinya. Kebijakan ini tertuang dalam Pedoman Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, Dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.
Pedoman 7/2020 berisi empat bab yakni pendahuluan, tata cara perolehan izin Jaksa Agung, pelaporan dan penutup. Tertulis pedoman tersebut dibuat sebagai acuan terhadap pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU 162004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dijelaskan juga, tujuan pedoman ini dibuat untuk melindungi jaksa dalam menjalankan profesinya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.&nbsp;
Permohonan izin untuk memeriksa jaksa harus disertai syarat minimal seperti diatur dalam poin (2) Bab II. Syarat tersebut yakni surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, laporan atau pengaduan, resume penyidikan/laporan perkembangan penyidikan, dan berita acara pemeriksaan saksi.
Nantinya kelengkapan syarat tersebut akan diperiksa Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya ditunjuk oleh Jaksa Agung. Selain syarat, perihal yang diperiksa juga meliputi kesesuaian dokumen dengan substansi yang termuat dalam dokumen dan urgensi pemanggilan.
Permohonan izin pemeriksaan terhadap jaksa bisa diterima atau ditolak. Berdasarkan poin (9) Bab II, persetujuan atau penolakan akan disampaikan maksimal 2 hari kerja. Berikut bunyinya:
Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling lama 2 (dua) hari kerja sejak persetujuan izin Jaksa Agung diterbitkan.

Jaksa Agung Terbitkan Pedoman Pemanggilan Jaksa, Lindungi Siapa Pak?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi