AUSTRALIA, REQNews - Aktivis hak asasi manusia, <a href="https://www.reqnews.com/news/9470/veronica-koman-ikut-komentari-pernyataan-agnez-mo-sebut-dirinya-bukan-berdarah-indonesia" title="Veronica Koman Ikut Komentari Pernyataan Agnez Mo Sebut Dirinya 'Bukan Berdarah Indonesia'">Veronica Coman,</a> bersikap atas keputusan Kementerian Keuangan Indonesia, khususnya Menkeu Sri Mulyani atas hukuman finansial yang dijatuhkan kepadanya.
Veronica, yang masuk daftar pencarian orang (DPO) polisi, dan menjadi pelarian politik di Australia, menyebut Kemenkeu RI telah mengabaikan fakta yang ada dalam keputusan tersebut.
Veronica mendapat ancaman pembatalan paspor dan harus memulangkan anggaran beasiswa yang pernah diberikan pemerintah pada September 2016.
Dana beasiswa yang diminta Kemenkeu RI lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berjumlah Rp773,8 juta.
Kemenkeu dalam menjatuhkan hukuman finansial berdasarkan klaim bahwa Veronica tak mematuhi ketentuan harus kembali ke Indonesia pascamasa studi selesai.
Veronica menilai hukuman tersebut tak bisa diterima secara rasional. Pasalnya, klaim yang disebutkan pemerintah dinilainya tak terbukti.
"Kenyataannya, saya kembali ke Indonesia pada September 2018, setelah menyelesaikan program Master of Laws di Australian National University," kata Veronica dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Agustus 2020.
"Sejak Oktober 2018 di Indonesia, saya melanjutkan dedikasi waktu saya untuk mengadvokasi HAM, termasuk mengabdi di Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua) yang berbasis di Jayapura."
Vero mengatakan, statusnya yang ditetapkan sebagai buronan Polri sejak September 2019, membuat dirinya terpaksa tak bisa kembali ke Tanah Air seusai menghadiri wisuda di Australia.
"Pada masa Agustus - September 2019 ini, saya tetap bersuara untuk melawan narasi yang dibuat oleh aparat, ketika internet dimatikan di Papua," kata Vero.
"Saya tetap mengunggah foto dan video ribuan orang Papua yang masih turun ke jalan mengecam rasisme dan meminta referendum penentuan nasib sendiri."
Karenanya, dia meyakini, pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan dirinya agar berhenti melakukan advokasi HAM bagi rakyat Papua.
Seperti diketahui, Veronica masuk daftar DPO setelah dianggap polisi sebagai tersangka dugaan provokasi serta penyebaran informasi bohong dalam insiden kerusuhan rasialis di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur.
&nbsp;

Veronica Koman Disuruh Ganti Uang Negara Rp773,8 Juta, Ini Komentarnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi