Waduh, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis Ancam Pidanakan Kapolda

Selasa, 11 Agustus 2020 – 22:01 WIB

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (Foto:Istimewa)

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengancam akan memidanakan kapolda dan seluruh jajaran yang melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara. Hal itu diungkapkannya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung yang disiarkan secara daring, Selasa, 11 Agustus 2020 saat Kapolri melakukan telekonferensi dengan Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol Eko Budi Sampurno.

Ia mengatakan terdapat dua potensi yang akan dilakukan para kapolda dan jajaran setelah kerja sama antarpenegak hukum itu, yakni berkomitmen atau berkonspirasi yang akan berujung pada tindak pidana korupsi.

"Jadi permintaan saya cuma satu, kelola semua keuangan negara sesuai peruntukannya," kata Kapolri.

Idham Azis mengatakan, kalau tidak bisa sesuai peruntukannya, ia minta kepada jajarannya untuk kembalikan kepada negara.

"Cuma dua pilihannya yaitu kembalikan atau kau saya pidanakan. Dengar itu ya," ujar Idham Azis.

Ada pun kerja sama itu terkait sinergi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Polri dan kejaksaan.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan kerugian negara dan/atau unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi yang bewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni kejaksaan, kepolisian, dan KPK.

Selain menyepakati tidak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, BPK dan Polri juga bekerja sama dalam pertukaran data dan informasi; pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli; peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya; serta bantuan pengamanan.

Sedangkan dengan kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang tidak terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif dan tindak lanjut permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.