JAKARTA, REQnews - Pemerintah Indonesia tak hanya dibuat pusing dengan kondisi penyebaran Covid-19, namun juga oleh kasus Djoko Tjandra.
Bagaimana tidak, aksi buronan 11 tahun pemerintah Indonesia itu bagai menampar wajah hukum tanah air. Mulai kemunculan tiba-tiba dan mengajukan peninjauan kembali (PK), surat jalan, surat tes kesehatan covid-19 dan berbagai hal lainnya.
Bagaikan penyebaran virus corona, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo membagi sengkarut kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menjadi tiga klaster. Perkara yang membelit Djoko Tjandra itu disebut bermula dari kisaran tahun 2008-2009.
"Kami sepakat membagi peristiwa Djoko Tjandra ini menjadi tiga klaster peristiwa," ujar Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Sigit menyampaikan hal itu setelah melakukan gelar perkara yang diikuti Deputi Penindakan KPK Karyoto. Sigit mengatakan keterlibatan KPK sebagai bentuk transparansi Polri.
"Klaster di tahun 2008-2009 di mana ada informasi yang nanti akan kami dalami terkait ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada saat itu," ujar Sigit.
"Klaster kedua, peristiwa di akhir 2019 atau sekitar November 2019, di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan Saudara Djoko Tjandra, Saudara P, dan Saudara ANT terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK. Terkait dengan kasus tersebut, saat ini sudah dilaksanakan penyidikan oleh rekan-rekan kita di kejaksaan. Klaster ketiga terkait dengan penghapusan red notice, pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu, di mana terkait dengan peristiwa tersebut beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan tersangka," imbuh Sigit.
Dari keterangan Sigit disampaikan klaster pertama telah diusut KPK sejak lama. Untuk klaster kedua ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), sedangkan yang klaster terakhir saat ini ditangani Bareskrim Polri.
Sejauh ini Bareskrim Polri sudah menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka terkait kasus surat jalan palsu. Prasetijo sebelumnya menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.
Dalam perkara itu pula Bareskrim Polri menjerat Anita Kolopaking yang merupakan tersangka kasus surat jalan palsu.

Sengkarut Kasus Djoko Tjandra Bagai Covid-19, Ada Klasternya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi