JAKARTA, REQnews - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja alias Omnibus Law tak pernah henti-hentinya dikritik banyak orang. Hal itu pun disayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Ia beralasan, para kritikus tersebut hanya memiliki satu informasi, tapi banyak memberikan komentar panjang. "Makanya kita harus reformasi diri kita, makannya omnibus law sangat penting. Kita harus bersaing global, enggak boleh introvert, hanya lihat ke dalam. Kita harus lihat ke luar. Saya sedihnya kadang banyak intelektual itu hanya melihat sepotong-potong, terus berikan komentar," ucapnya dalam sambutannya di acara Dies Natalis IV Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia secara virtual, Jumat 14 Agustus 2020.
Luhut pun mengklaim bahwa pemerintah memiliki banyak informasi sebelum mengeksekusi aturan. Informasi yang dimiliki pemerintah paling lengkap karena ada data-data dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Informasi dari BIN itulah, kata dia, menjadi dasar keputusan yang diambil sudah benar dan terukur. Apalagi dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang turun ke bawah, itu juga menjadi dasar aturan yang dibuat pemerintah sangat tajam.
"Kami kan punya informasi yang paling lengkap. Jadi proses pengambilan keputusan enggak mungkin orang lebih baik dari kami kalau dikerjakan dengan baik. Karena data-data informasi intelijen," ujarnya.
Menurut dia, Omnibus Law bakal menjadi produk hukum yang sah berupa UU yang cakupannya sangat luas hingga dapat merevisi banyak Undang-Undang sekaligus. Bahkan kehadiran RUU Cipta Kerja dibuat untuk mendorong investasi masuk. Dia juga mengklaim RUU ini akan menciptakan lapangan kerja.
"Prosesnya ini kita berdoa mudah-mudah jadi akhir bulan ini atau paling lambat mungkin awal bulan depan. Omnibus Law dibuat pemerintah untuk menyederhanakan berbagai perizinan dan syarat investasi agar mudah masuk. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan tercipta," ujarnya.
Selama ini, kata Luhut, Indonesia kalah saing dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura dalam hal investasi. Padahal, Indonesia negara yang besar. "Presiden perintahkan semua dipermudah. Masa kita enggak bisa kompetitif. Kita enggak bisa ngarang sendiri, kita happy dengan aturan tapi enggak bisa jalan, buat apa? Ketemu lah kita adjust sana-sini (dalam RUU Cipta Kerja)," kata Luhut.
Sebelumnya, RUU Cipta Kerja dianggap merampas hak bekerja orang. Beberapa poin penting yang disoroti adalah kontrak bekerja seumur hidup alias tidak menjadi pekerja tetap, hingga jatah cuti melahirkan dan haid dihilangkan.

Luhut Serang Balik Kritikus Omnibus Law Pakai Data BIN

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi