JAKARTA, REQnews - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah tak sembarangan memilih pemengaruh (influencer). Mereka akan menunjuk orang-orang yang kompeten dan menguasai masalah.
Hal itu diungkapkan Donny sebagai upaya meluruskan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah mengeluarkan Rp 90,45 miliar untuk menyewa influencer sejak 2014.
Dia pun memberikan rincian soal dana Rp 90,45 miliar yang dikeluarkan pemerintah itu. "Anggaran kehumasan. Banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya jadi tidak semua untuk influencer'," kata Donny di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Menurutnya tidak ada yang salah menggunakan jasa influence untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah. "Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya," ujar Donny.
Presiden Joko Widodo yang juga pernah mengundang sejumlah influencer ke Istana, sambungnya, hanya bertujuan untuk menyapa. "Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder, termasuk influencer, karena mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yg mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, pembunuhan karakter, untuk menggunakan sosial media secara positif," kata Donny.

Tak Semuanya untuk Influencer, KSP Jelaskan Rincian Dana Rp 90 M

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi