JAKARTA, REQnews - DPR RI dan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja telah menyepakati poin-poin muatan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan, fraksi-fraksi telah memasukan poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).

"Berkenaan dengan materi muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi, seperti perjanjian kerja waktu tertentu, pah, pesangon, hubungan kerja, PHK, enyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, dan material muatan lain yang terkait dengan putusan MK," kata Willy di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2020.

Terkait sanksi pidana ketenagakerjaan dana RUU Ciptaker, nantinya akan dikembalikan menyesuaikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, awalnya serikat buruh dan pekerja menyatakan satu suara menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan pada 20 Juli lalu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) keluar dari tim teknis pembahasan Klaster Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan.

Namun pada 12 Agustus, KSPI ikut bergabung lagi dalam pembahasan Omnibus Law, kali ini bersama anggota DPR.

Sejumlah pasal yang menjadi poin keberatan serikat buruh dan pekerja adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker pemerintah hanya memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu berarti, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan dihapuskan.

Selain itu, buruh dan pekerja juga keberatan pada pasal yang menghapus batasan kerja kontrak dan outsourcing pada sektor tertentu alias sistem tersebut boleh berlaku pada semua lini bisnis. Sebelumnya, pemerintah melarang sistem kerja kontrak dan outsourcing pada sektor yang sifatnya tetap atau memiliki keberlanjutan.