JAKARTA, REQnews -&nbsp;Penolakan atas rencana pengesahan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Menangani <a href="https://www.reqnews.com/search?q=teroris">Terorisme</a> kian deras. Banyak pakar berpendapat, jika tentara ikut terlibat, maka akan berdampak buruk bagi negara.
Menurut Ketua SETARA Institute Ismail Hasani, jika Perpres tersebut disahkan, maka sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang nyata.
"Karena dia tidak akan menggunakan keputusan politik negara untuk pelibatan militer dalam penanganan terorisme," kata Ismail Hasani dalam sebuah webinar yang dilaksanakan FISIP Universitas Andalas Padang, Rabu 26 Agustus 2020.
Sementara Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani, jika TNI terlibat dalam menangani terorisme, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM berat. Baginya, TNI tidak tepat diberikan kewenangan pemulihan, karena bukan lembaga projusticia.
"Sebab itu,&nbsp;tidak boleh diberikan kewenangan penyelidikan," ujar Indira.
"Perpres ini akan menggunakan pendekatan militerisme sehingga dia berbahaya dan rawan akan terjadinya kesewenangan sehingga LBH tidak setuju," katanya menambahkan.
Soal wacana pelibatan TNi dalam penanganan terorisme juga disoroti pengajar hukum tata negara Unand, Feri Amsari. Ia berkata, perlu&nbsp;ada skala kapan TNI bisa dilibatkan dalam penanganan terorisme.
"Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme bisa-bisa berbahaya karena mengabaikan tuntutan hak-hak tersangka dan masyarakat sipil karena TNI tidak dilatih untuk memenuhi hak-hak masyarakat," ucapnya.

Ini Dampak Mengerikan Jika TNI Dilibatkan Tangani Terorisme

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi