JAKARTA, REQnews - Nama baik institusi Polri kini tengah dipertaruhkan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dalam perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra. Untuk itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengingatkan agar penyidik Bareskrim Polri untuk menahan tersangka kasus tersebut, yakni Irjen Napoleon Bonaparte.&nbsp;
Sebab penahanan tersangka adalah kewenangan penyidik sebagai mana tertuang dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagai syarat subyektif dan pasal 21 ayat (4) KUHAP syarat obyektif.&nbsp;
"Berdasarkan aturan KUHAP tersebut, maka Penyidik tidak wajib menahan tersangka atau terdakwa. Penahanan akan dilakukan Penyidik jika syarat obyektif dan subyektif terpenuhi," kata Poengky di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2020.
Desakan penahanan ini disampaikan karena besarnya perkara ini yang memiliki potensi intervensi besar.
"Kita juga masih ingat Djoko Tjandra buron 11 tahun, sehingga jangan sampai para tersangka yang tidak ditahan akan melarikan diri. Jika sampai mereka melarikan diri, nama baik Polri akan tercoreng," kata dia.
Untuk itu, Poengky menyarankan agar para tersangka yang terlibat dalam perkara kasus Djoko Tjandra, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte dilakukan pengawasan ketat, bahkan perlunya diterbitkan larangan cekal keluar negeri.
"Jadi harus benar-benar diawasi dan dibentengi agar tidak melarikan diri, misalnya cekal ke luar negeri dan sebagainya," katanya.

Irjen Napoleon Bonaparte Bisa Coreng Nama Polri Jika Lakukan Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi