JAKARTA, REQnews – Sebanyak 95 unit mobil dan tiga pelaku penipuan berkedok penyewaan mobil yang terjadi diwilayah hukum Polres Singkawang berhasil diamankan Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kasus ini menjadi perhatian publik. 95 unit kendaraan ditaksir senilai Rp19 Miliar lebih ini bukan jumlah yang kecil, apalagi kendaran tersebut merupakan ‘priuk’ lahan pencarian nafkah bagi para korban,” jelas Kapolda Kalbar, Irjen. Pol. Didi Haryono. saat memimpin konferensi pers di Mapolres Singkawang, Sabtu (27/04/19).

Kapolda menjelaskan pelaku berinisial ZL, TS dan AN memiliki peran berbeda. ZL berperan sebagai aktor intelektual atau otak pelaku yang merekayasa dan merancang dengan kedok perusahaan ikan fiktif dan berinisiatif membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif.

Sementara TS berperan sebagai perantara atau pencari orang yang menerima gadaian mobil dan mengatur besaran biaya gadai, sedangkan AN berperan membantu dan memberi saran arahan kepada TS untuk orang-orang yang bisa menerima gadai.

Kapolda menjelaskan dari hasil pengembangan penyelidikan, tercatat ada 88 pemilik mobil yang menjadi korban penipuan. Sebagian pemilik mobil hadir saat konferensi pers untuk menerima penyerahan pinjam pakai kendaraannya.

“Hari ini, kami menyerahkan dan menitipkan barang bukti mobil ini untuk dirawat, namun kami minta pemilik dapat menghadirkan kembali (kendaraan) untuk kepentingan persidangannya nanti. Penyidik telah menerima permohonan pinjam pakai barang bukti mobil,” katanya.

Barang bukti kendaraan bisa diserahkan dengan syarat pemilik mobil melampirkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB. Demikian juga bagi kendaraan yang masih terikat perjanjian di finance wajib melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa BPKB masih terikat perjanjian.

“Permohonan pinjam pakai kendaraan telah diteliti persyaratannya oleh penyidik. Dari barang bukti 95 unit mobil yang ada, saat ini baru dapat dipinjam-pakaikan sebanyak 83 unit. Masih tersisa 12 unit yang belum lengkap persyaratannya dan kami sampaikan tidak ada pungutan biaya untuk proses pinjam pakai ini,” tegas Jenderal bintang satu tersebut.

Atas perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 480 KUHP ke-1 dan ke-2, (Jo) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.(*/Tribratanews)